Sengkarut tentang munculnya permintaan dari salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amin Rais, agar kadernya, Asman Ambnur yang kini masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (JKW-JK) agar mundur.

Permintaan tersebut pun mendapat tanggapan dari pria yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB). Ia mengaku tidak masalah dengan permintaan dari seniornya tersebut.

“Jadi saya konsentrasi dengan tugas yang diberikan Bapak Presiden,” kata Asman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017), seperti dikutip dari sindonews.com.

Asman mengaku urusan mundur dari kabinet menjadi urusan partai politik (parpol) dan ketua umum PAN. Karena itu dia tak ingin ambil pusing dengan urusan tersebut.

Menurut Asman, sebagai kader partai yang loyal, ia akan siap untuk mengikuti apapun keputusan dari partai. Karenanya, kini iapun masih menunggu bagaimana keputusan partai dengan warna khas biru dan putih tersebut.

“Itu urusan partai lah ya,” ujar Asman singkat

Dalam momen yang sama, Asman juga tidak berkenan lebih jauh membahas tentang bagaimana sikap politik PAN terhadap Pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Bahkan lebih lanjut ia juga bersikap tegas, dengan menyatakan tidak akan terpengaruh dengan permintaan Amin Rais, agar kader PAN yang ada di kabinet bisa mundur, sebagai bentuk ketegasan sikap partai terhadap Pemerintah Jokowi-JK.


“Yang penting kerja kita laksanakan dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Keinginan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais agar Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dinilai sebuah masukan. Sehingga, PAN menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskannya.

Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengaku sudah membaca pernyataan Amien Rais di media massa beberapa jam yang lalu. Tetapi, kata dia, meminta tetap atau keluar di kabinet merupakan hak Presiden Jokowi.

“Jadi saya pikir ini juga jadi bagian dan masukan buat presiden dan terserah, karena ketika PAN bergabung juga sebenarnya untuk pro pemerintah,” ujar Hanafi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7/2017).

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, reshuffle alias perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. “Ya itu hak prerogatif presiden, itu haknya Presiden, kita tak punya kewenangan untuk mengintervensi,” ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Zulkifli mengakui, sikap PAN memang berseberangan dengan Pemerintah mengenai Undang-Undang (UU) Pemilu yang telah disahkan DPR, Jumat 21 Juli 2017 dini hari.

“PAN itu memang berbeda dengan yang lain-lain, kemarin kami tersebar merata. Oleh karena itu, Undang-Undang Pemilu karena ini menyangkut nasib partai,” papar ketua MPR ini.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here