Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK mengungkapkan bahwa kasus korupsi RS Sumber Waras saat ini sudah dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, kasus ini diusut berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Alexander sendiri menyampaikan hal ini saat rapat dengan pendapat (RDP) lanjutan bersama Komisi III DPR, Selasa (12/9/2017).

“Untuk kasus Sumber Waras untuk saat ini sudah tahap penyelidikan,” tutur Alexander Marwata, seperti diwartakan kembali dari reportase Republika.co.id, Rabu (13/9/2017).

Selanjutnya, akan dilakukan ekspose terlebih dahulu untuk tahapan penyelidikan kasus tersebut. Namun, karena ada hal lain yang perlu ditelaah kembali, hingga sekarang ekspose yang dimaksud masih juga belum dilakukan.

“Tim penyelidik belum melakukan ekspose, masih perlu telaah lebih dalam agar unsur kerugian negaranya jelas,” paparnya lagi.

Sekalipun demikian, Alexander memastikan semua laporan baik dari masyarakat dan laporan dari BPK sudah didapat KPK untuk ditelaah lebih lanjut. Kasus Sumber Waras sendiri merupakan kasus korupsi yang berasal dari laporan dari masyarakat ke KPK.

Sebelumnya, Benny K Harman selaku pimpinan rapat Komisi III DPR sempat menanyakan prosedur laporan masyarakat terkait korupsi melalui pengaduan masyarakat (dumas). Salah satu kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat ke KPK adalah soal korupsi Sumber Waras yang masih dipertanyakan terkait bagaimana status laporan masyarakat tersebut.

Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras sempat menghebohkan kalangan masyarakat lantaran diduga melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kala itu, BPK bersikeras meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras.

Namun di sisi lain, Pemprov DKI yakin tak ada kesalahan dalam pembelian lahan tersebut. Beberapa elemen masyarakat pun melaporkan kasus ini melalui Divisi Pengaduan Masyarakat KPK yang status laporannya masih belum jelas sampai sekarang.

Mengutip liputan Detik.com, dalam gelar perkara, penyidik dan penuntut umum menyatakan kasus Sumber Waras belum memenuhi syarat untuk naik ke tahap penyidikan.

“Makanya kita tidak berani dan belum memutuskan menghentikan RS Sumber Waras. Silakan didalami lebih lanjut, ada masukan penuntut umum, ada masukan penyidik. Itu yang harus ditindaklanjuti penyelidik untuk mendapatkan alat bukti yang diminta penuntut umum maupun penyidik,” papar Alexander, masih dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Jawaban ini disampaikan Alexander menjawab pertanyaan Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Kepada pimpinan KPK, Bambang menanyakan tindak lanjut penanganan Sumber Waras.

“Ini gimana, masuk nggak? Jalan nggak? Apa masuk di laci?” tanya Bambang dalam RDP.

Alexander menguraikan dalam penyelidikan, KPK menggunakan jasa penilai independen. Jasa penilai ini digunakan untuk menyokong kebutuhan penanganan kasus.

Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here