Penetapan Ketua DPR RI, Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP dipastikan akan membuat posisi pucuk pimpinan di dewan wakil rakyat tersebut kosong. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun secara tegas menyatakan siap menggantikan posisi Setya Novanto.

Masalah ini sendiri rencana masih akan dibahas pucuk pimpinan DPR pada rapat terbatas, Selasa (18/07/2017).

Menurut Fadli Zon, sebagai salah satu wakil ketua, dirinya memang mau tidak mau, suka tidak suka harus siap, jika memang diamanahi sebagai ketua, menggantikan Setya Novanto.

“Ya kita semua harus siap. Tapi kita lihat dulu lah, kita rapatkan dulu,” kata Fadli di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/07/2017), seperti dikutip dari Merdeka.

Fadli menyebutkan, jika nantinua pimpinan perlu melihat kembali tentang mekanisme yang ada dalam Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3). Wajib juga menjadi perhatian tentang proses dan mekanisme pergantian antar waktu Ketua DPR.

Bila merujuk pada UU MD3, disebutkan jika seorang anggota DPR terjerat masalah hukum, atau dalam satu tuntutan hukum yang belum bersifat final alias inkrah, maka masih sah dan resmi berstatus sebagai anggota DPR.

“Kalau benar Setya Novanto tersangka dan mau berkonsentrasi hadapi (masalah hukum), misalnya tentu ada mekanismenya,” ujarnya, mengkomentari kasus yang menimpa politisi asal Partai Golkar tersebut. Lebih lanjut Fadli menjelaskan bahwa, soal akan adanya pergantian antar waktu (PAW) atau tidak, itu sangat bergantung dengan fraksi atau partai asal. Sehingga hal ini bukan kewenangan pimpinan anggota dewan.


“Kalau yang menyangkut pimpinan (DPR) tentu tergantung partai atau fraksi. Kalau fraksi tetap memberikan keleluasaan kepada pimpinan, dalam posisi pimpinan saya pikir tidak ada masalah selama kalau belum inkrah kecuali dari partainya mengajukan pergantian,” sambung Fadli.

Ditambahkannya, pergantian Novanto tidak perlu ?menunggu hasil keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Sebab, MKD hanya mengurusi urusan etika, sedangkan Novanto tersangkut kasus hukum, khususnya dalam kasus korupsi.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka baru kasus e-KTP. KPK menegaskan penetapan tersangka Setnov tak terkait Pansus Hak Angket KPK yang tengah digulirkan DPR.

“Kami membawa bersangkutan ke penyidikan ini bukan serampangan. Kita mempunyai alat bukti yang kuat,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/07/2017).

Agus mengatakan, penetapan Setnov sebagai tersangka dilakukan setelah KPK mencermati persidangan kasus ini dengan terdakwa Sugiharto dan Irman. Dari persidangan kedua tersangka, Setnov diduga ikut berperan dalam proyek pengadaan e-KTP diduga merugikan uang negara Rp 2,3 triliun.

“Proses berikutnya lihat di pengadilan,” kata Agus.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here