Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap berhasil setelah programnya untuk meratakan harga BBM di seluruh wilayah Indonesia terlaksana.

Namun, siapa sangka keputusan Jokowi ini dianggap sebagai kesalahan oleh Forbes. Bahkan, Jokowi dinilai tak mampu mendiagnosis masalah yang tengah terjadi di negaranya.

Dilansir republika.co.id, Kontributor Forbes Tim Worstall, mengatakan bahwa Jokowi menganggap negara perlu melakukan distribusi dana yang lebih merata.

Namun, Worstall menegaskan, pemerataan distribusi dana bukanlah suatu masalah, karena masalah utamanya adalah Indonesia tak memiliki cukup banyak dana untuk bisa di distribusikan.

Baca juga: Inikah Deretan Klien Saracen yang Pesan Isu SARA?

Oleh karena itu, seharusnya presiden lebih memperhatikan tentang cara menghasilkan lebih banyak dana, dibanding mendistribusikan jumlah dana yang tak memadai saat ini. Worstall melanjutkan, ketikdaksetaraan pendistribusian dana memang bisa menjadi masalah besar pada titik tertentu. Namun, ia meragukan Indonesia mengalami hal ini.

Menurutnya, pendistribusian dana yang ada saat ini akan memberikan efek negatif terhadap upadata menghasilkan dana yang lebih banyak. Untuk itu, pemerintah Indonesia harusnya bisa mencerna apa masalah utama Indonesia, ketidaksetaraan atau kemiskinan.

Jika masalah yang terjadi adalah kemiskinan, harusnya pemerintah berupaya menghasilkan lebih banyak dana. Dalam artian akan mengorbankan ketidaksetaraan.

Sementara itu, jika yang terjadi adalah ketidaksetaraan, maka pemerintah harus mengupayakan yang sebaliknya dan mengorbankan masalah lainnya.

“Sekali lagi, mana yang lebih harus kita pedulikan, ketidaksetaraan atau kemiskinan yang terus tumbuh? Menurut saya sendiri, kemiskinan harus diatasi terlebih dahulu, baru ketidaksetaraannya,” tutur Worstall, dilansir republika.co.id.

Saat ini, menurut Worstall, Indonesia berada di era 1930-1940an Amerika Serikat. Kala itu, masyarakat Amerika lebih mengupayakan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu dibanding mengurangi ketidaksetaraan.

“Presiden Jokowi juga menyoroti kesungguhan pemerintah untuk memastikan orang-orang Papua yang tinggal di wilayah pegunungan dapat memanfaatkan harga bahan bakar dan barang pokok yang sama dengan rekan-rekan mereka di wilayah lain di Indonesia,” lanjutnya.

Baca juga: Sukses Bikin Kaesang Mati Gaya, Ini Calon Menantu Presiden Jokowi

Terkait hal ini, Worstall menilai, jika bahan bakar dan bahan pokok membutuhkan biaya yang lebih banyak untuk dibawa ke wilayah pegunungan, maka bahan-bahan tersebut harusnya juga lebih mahal setelah sampai di wilayah pegunungan.

Worstall menilai, saat ini Presiden Jokowi menginginkan pemerataan terhadap rakyat Indonesia untuk menghapus kemiskinan. Namun, menurutnya, Indonesia harus berupaya lebih keras untuk membangun ekonomi, bukan redistribusi untuk menciptakan pemeraraan.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here