Dradjad Wibowo selaku Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan partai-partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla sama-sama bandel. Meski begitu, ia juga mengakui bahwa PAN lebih bandel bila dibandingkan dengan PDIP. Faktor bandel tersebut tentu berkaitan erat dengan pertimbangan Presiden Jokowi terkait reshuffle beberapa parpol dari kabinet.

“Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP,” beber Dradjad secara blak-blakan kepada wartawan, Jumat (14/7/2017), sebagaimana dilansir dari warta Detik.

Apakah dengan pertimbangan faktor bandel tersebut Presiden Jokowi akan menggusur kader PAN dari kabinet?

“Apakah itu akan membuat Presiden menggusur PAN dari kabinet? Atau Presiden justru memberi tambahan kursi politik bagi PAN, entah di dalam atau di luar kabinet? Saya tidak tahu. Itu kewenangan Presiden sepenuhnya,” jawabnya.  

Dradjad sendiri mengaku lebih senang jika parpol-parpol bersikap konsisten 100 persen dengan koalisi yang telah mereka sepakati. Namun dalam dunia politik, secara universal kebandelan partai politik memang kerap terjadi.

Di Amerika Serikat sebagai contoh. Beberapa senator Partai Republik sangat keras menghajar Presiden Trump. Pun begitu di Inggris, 7 anggota the House of Lords dari Partai Konservatif pernah menyeberang mengalahkan Perdana Menteri Theresa May dalam pemungutan suara terhadap draft UU Brexit.

“Jadi itulah realitas politik,” tutur Dradjad.


Pada akhirnya, keputusan soal reshuffle ini ada di tangan Presiden Jokowi. Sebelumnya, baik PAN maupun PDIP kerap bersikap saling tuding terkait kebandelan dua parpol tersebut dalam pemerintahan Jokowi-JK.

PAN balik menuding PDIP yang membandel karena sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menyusul isu reshuffle.

Sebelum tuduhan datang dari PAN, PDIP sudah terlebih dahulu menuding PAN tidak loyal terhadap pemerintahan Jokowi-JK dan lebih baik keluar dari koalisi di kabinet. Ini dikarenakan PAN mengkritik Perppu Ormas yang dikeluarkan pemerintah.

Isu reshuffle kabinet yang mencuat juga dikaitkan dengan parpol yang tidak loyal di koalisi partai pendukung pemerintah. PDIP meminta reshuffle kabinet dilakukan bulan ini agar menjadi dasar persiapan Pilpres 2019.

Menurut Ketua DPD PDIP Jabar Tubagus Hasanudin, reshuffle kali ini sangat menentukan. Dia mengingatkan Jokowi bahwa reshuffle kabinet akan menjadi momentum konsolidasi demi Pilpres 2019.

“Presiden Joko Widodo harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet,” tegasnya. 

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here