Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ternyata pernah ditegur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kritiknya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut diungkapkan oleh Fahri sendiri. Ia menyatakan jika ditegur ketika sedang berdialog dengan Presiden Jokowi di Istana Negara.

Fahri lantas mengingatkan tentang beberapa hal yang perlu diwaspadai terkait dengan KPK.

“Saya sudah bilang ke Pak Jokowi bulan puasa. ‘Pak Fahri, kenapa kritik KPK terus?’ Saya bilang, ‘Pak, ada negara dalam negara, hati-hati Bapak’,” ungkap Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017), dikutip dari tribunnews.com.

Menurut Fahri, dirinya mengungkapkan hal tersebut saat di meja makan bersama Presiden Jokowi.

“Saya bilang begitu di meja makan Istana. Saya buka ini karena saya udah ngomong, saya ingetin Presiden, ada negara dalam negara,” kata Fahri.

Fahri menjelaskan jika ada orang-orang di KPK yang menganggap posisinya lebih tinggi dari yang lain.

“Jadi KPK itu, saking moralnya tinggi, kayak lembaga kultus (suci). Akhirnya orang-orang ini belagu, petantang-petenteng sambil kelakuannya itu, padahal setan juga banyak itu,” ucapnya.

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) lantas menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK baru-baru ini terhadap Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono karena diduga menerima suap Rp 20 miliar.

Menurutnya, suap terhadap Tonny mungkin saja benar adanya dan mampu dibuktikan di pengadilan. Akan tetapi ada masalah dengan cara penegakan hukumnya.

“Penegakan hukum dengan cara yang salah tetap salah. Perang pun ada aturan main, apalagi penegakan hukum,” katanya, dikutip dari jpnn.com.

Fahri lantas menjelaskan jika OTT dan penyadapan yang dilakukan KPK merupakan tindakan ilegal. Menurutnya, sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi pasal 31 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektrnonik (UU ITE)maka harus merujuk ke UU.

Selain itu, revisi UU ITE menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 juga memerintahkan penyadapan harus mengunakan UU tersendiri. Akan tetapi, UU tersebut sampai saat ini belum ada.

“Dalam ketiadaan UU lalu KPK membuat SOP (standar operasional prosedur, red) yang sampai saat ini tidak pernah dipublikasikan,” katanya.

Atas dasar itu Fahri memberi peringatan agar waspada atas apa yang dilakukan oleh KPK selama ini.

“Maka saya ingatkan presiden waspada, karena KPK dioperasikan seperti negara dalam negara. Ada kemungkinan mulai banyak pejabat yang disadap secara sepihak lalu diperas,” tuntas Fahri

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here