Untuk melawan militan Rohingya di perbatasan Myanmar, Bangladesh menawarkan bantuan operasi militer gabungan dengan Myanmar. Sejak Jumat pekan lalu, Perlawanan Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) memanas. Akhirnya, bentrokan dengan militer Myanmar pun menjadi tak terhindarkan. Hingga kini, sudah lebih dari 100 orang tewas, termasuk 80 militan. Gelombang kekerasan ini pun membuat banyak orang Rohingya kabur ke Bangladesh dengan cara menembus perbatasan secara ilegal.

“Jika Myanmar berkehendak, pasukan keamanan kedua negara dapat melakukan operasi gabungan melawan militan, semua aktor non-negara atau Tentara Arakan di sepenjang perbatasan Bangladesh-Myanmar,” kata seorang narasumber kepada AFP via CNNIndonesia.com, Rabu (30/8/2017).

Sepertid diketahui, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) merupakan kelompok militan yang selama ini melakukan perlawanan untuk melindungi minoritas Muslim dari gempuran pasukan keamanan Myanmar dan komunitas mayoritas Buddha di negara itu.

Sejak Jumat pekan lalu, perlawanan dari ARSA memanas hingga bentrokan dengan militer Myanmar pun tak terhindarkan. Hingga kini, lebih dari 100 orang tewas, termasuk 80 militan.

Sementara itu, banyak rumah di Rakhine dibakar. Pemerintah menuding, milisi Rohingya membakar rumah non-Muslim, yang menjadi minoritas di Rakhine. Sementara itu, Rohingya menyebutkan, rumah mereka yang dibakar oleh militer.

Gelombang kekerasan ini pun membuat semakin banyak orang Rohingya kabur ke Bangladesh dengan menembus perbatasan secara ilegal.

Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat, lebih dari 3.000 Rohingya tiba di Bangladesh sepanjang akhir pekan.

Pasukan perbatasan Bangladesh mengusir gelombang pengungsi ini lantaran negaranya sudah menampung banyak imigran Rohingya sejak kekerasan di Rakhine memanas beberapa tahun lalu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pun meminta Bangladesh untuk membantu para warga sipil yang kabur tersebut karena “banyak dari mereka merupakan perempuan dan anak-anak, beberapa di antaranya terluka,” demikian diungkapkan olehnya.



Melansir Rappler.com, Rohingya merupakan kaum minoritas Muslim yang menggunakan etnis bahasa Rohingya—bahasa Indo-Eropa yang mirip dengan bahasa Bengali. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine Utara (sebelumnya disebut Arakan), sebuah desa pesisir di Myanmar.

Berdasarkan keterangan Menteri Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Khin Yi, ada sekitar 1,33 juta orang Rohingya di negaranya.

Organisasi Nasional Rohingya Arakan (ARNO) menyatakan bahwa orang-orang ini telah bermukim di Myanmar “sejak zaman dahulu”. Nenek moyang mereka berasal dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Bengali, dan beberapa orang Indo-Mongoloid.

Sementara itu, ahli sejarah dan warga setempat mengklaim bahwa Rohingya merupakan penduduk asli negara bagian Rakhine sejak abad ke-19, saat Myanmar masih berada di bawah penjajahan Inggris.

Namun, Myanmar tak mengakui kaum Rohingya sebagai warga negara atau kelompok etnis mereka. Hanya sekitar 40.000 yang diakui oleh pemerintah Myanmar dan diberikan hak kewarganegaraan.



Presiden Myanmar Thein Sein mengacu Rohingya sebagai “Bengali” (orang Bangladesh)—menyiratkan bahwa mereka adalah penduduk asli Bangladesh dan, oleh sebab itu, dideportasi dari Myanmar. Namun, pemerintah Bangladesh juga tidak mengakui Rohingya sebagai bagian dari mereka.

Pemerintah Myanmar bahkan tidak menyetujui bahwa kelompok tersebut menggunakan istilah “Rohingya”.

Zaw Htay, seorang pejabat senior kepresiden Myanmar, menuturkan, “Jika mereka menggunakan istilah ‘Rohingya’ kami tidak akan mengambil bagian di dalamnya karena kami tidak mengenal istilah ini. Pemerintah Myanmar telah memprotes penggunaan kata tersebut sejak lama”.

Pada 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa rakyatnya adalah warga yang telah menetap di negara tersebut sebelum kemerdekaan pada 1948. Kelompok minoritas yang ingin secara resmi diakui harus menunjukkan dokumen sebagai bukti bahwa nenek moyang mereka hidup di Myanmar (dulu disebut Burma) sebelum 1823.

Orang-orang Rohingya mengklaim bahwa leluhur mereka telah tinggal di Myanmar sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, mereka tidak memiliki dokumentasi yang tepat untuk membuktikan klaim tersebut.

Di tahun 2014, Myanmar membuat sebuah rencana kontroversial untuk memecahkan masalah ini: Pemerintah akan memberikan kewarganegaraan bagi kaum Rohingya jika mereka mengubah etnis mereka sebagai warga Bangladesh. Ini berarti pengakuan bahwa kelompok ini adalah ilegal di negara itu—sehingga ide ini pun ditolak oleh sebagian besar komunitas Rohingya.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here