Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla senantiasa berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan diambil hanya untuk kemaslahatan rakyat. Sampai sekarang ini Presiden Jokowi masih terus menerus berjuang untuk mewujudkan kemakmuran untuk seluruh masyarakat di Tanah Air.

“Kalau Bapak/Ibu baca koran, nonton televisi, banyak yang diperbuat oleh Bapak Jokowi. Beliau menjalankan amanah rakyat Indonesia. Pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memberikan pengarahan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan Forkopimda Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (22/9/2017) seperti yang diwartakan oleh Beritasatu.com

Mendagri mengaku sangat geram dengan ulah segelintir pihak yang senang sekali memutarbalikkan fakta kinerja pemerintah.  Tak hanya memutrabalikkan fakta mereka juga sering menebar kebencian dan berita hoax.

“Tokoh-tokoh yang katanya tokoh nasional, tetapi berujar kebencian, berujar kebohongan, memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Mari kita berpolitik secara santun,” tegasnya.

Menurut beliau, berbeda pendapat memang sangat lumrah terjadi. Meskipun begitu ada etikannya untuk menyampaikan kritik, bukan malah menyebarkan ujaran kebencian, fitnah ataupun juga memutarbalikkan fakta yang ada.

“Mau oposisi boleh, tetapi kritiklah dengan baik. Ada etikanya sebagai bangsa Indonesia. Beda pendapat sah, tetapi jangan ujar kebencian, fitnah, khususnya memutarbalikkan fakta yang ada,” ujarnya.

Selain mengutarakan hal tersebut, Tjahjo juga mengungkapkan empat hal lainnya. Pertama, komunikasi yang baik antara ASN dengan aparatur lainnya muali dari penegak hukum sampai para tokoh. Kedua, untuk ancaman narkoba, dia meminta agar Bupati bisa tegas jika ada ASN yang kedapatan mengosumsi narkoba unuk langsung dipecat.

“Sama seperti TNI dan Polri, jika ada PNS menggunakan narkoba langsung pecat,” tegasnya, seperti yang dilansir di kemendagri.go.id

Yang ketiga adalah ancaman radikalisme dan teroris, ini perlu diwaspadai dengan baik. Dan yang keempat adalah area rawan korupsi. Dengan tegas ia meminta agar itu menjadi perhatian serius mulai dari perencanaan anggaran dimana pembahasan antara DPRD dengan Pemda harus transparan, karena tak bisa dipungkiri itu merupakan sumber utama korupsi.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here