Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Metro Jaya sudah merampungkan gelar perkara dugaan tindak pidana sehubungan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Untuk hasilnya, para penyidik sepakat kasus itu dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan dugaan sementara terkait korupsi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono menyatakan, Ditkrimsus sudah menemukan bukti kuat tentang adanya unsur tindak pidana dalam proyek itu usai gelar perkara pada Kamis (2/11). “Setelah gelar perkara ternyata itu merupakan tindak pidana. Kita naikan jadi penyidikan, ya. Jadi saat ini yang dikenakan masalah korupsi,” kata Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jumat (3/11), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Argo mengatakan ada indikasi pelanggaran dalam proyek reklamasi yang ditemukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yakni atas Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut keduanya mengatur tentang hukuman pidana bagi pihak-pihak yang “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Walau sudah ditemukan indikasinya serta menaikkan ke tingkat penyidikan, belum dijelaskan Argo pihak mana saja yang terseret. Soal jumlah kerugian negara terkait kasus itu, penyidik Polda Metro Jaya juga masih akan melakukan penelitian lebih jauh lagi.

“Tentunya membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut tentang apakah ada kerugian negara atau tidak gitu, apakah saat pelaksanaan lelang NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) itu sesuai aturan atau tidak,” ujar Argo. Menurutnya, keterangan ini didapat dari pengakuan saksi yang ada di lapangan beserta barang bukti yang terkumpul oleh penyidik Ditkrimsus Polda Metro Jaya.

Lebih lanjut, juga belum ada penjelasan dari Argo terkait lokasi pulau reklamasi di mana terdapat unsur tindak pidana korupsi itu. “Kita akan minta keterangan orang-orang yang terlibat nanti arahnya akan terlihat ke Pulau D, Pulau C, atau yg lain,” kata Argo.

Pada 2010, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan izin pelaksanaan Pulau C, Pulau D dan Pulau E. Pulau-pulau tersebut kala itu diserahkan pada PT Kapuk Naga Indah, yakni anak perusahaan Agung Sedayu Group.


Kedua pulau tersebut sempat diperintahkan untuk disegel oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Juli 2016, lantaran telah dilakukan pendirian bangunan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh pihak pengembang.

Kemudian, Pulau C dan Pulau D kembali diterbitkan izin pembangunannya ketika Basuki Tjahaja akan dicopot dari gubernur DKI pada April 2017.

Pada Agustus 2017 lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengeluarkan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) Pulau C dan Pulau D atas nama Pemprov DKI Jakarta pada Juni 2017 dan diserahkan Presiden Joko Widodo secara simbolis kepada Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pada 20 Agustus 2017.

Empat hari berselang, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI lalu menetapkan NJOP Pulau C dan D hasil reklamasi Teluk Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter persegi. Jauh di bawah asumsi sebelumnya, NJOP ini dulu berada di kisaran Rp 10 juta hingga Rp 20 juta. Bulan lalu, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan juga mencabut moratorium pengerjaan pulau-pulau itu, di mana sebelumnya pada 2016 diterbitkan oleh pendahulunya Rizal Ramli.

Kombes Argo Yuwono berjanji bahwa polisi akan memanggil seluruh pihak terkait dugaan korupsi Teluk Jakarta. Tidak terkecuali pengembang dan pejabat negara. “Namanya korupsi pasti ke… (pejabat) ya, sedang kita cari kan penyidik kita masih mencari siapa pelakunya ya,” kata Argo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengolah penyelidikan dugaan kasus korupsi oleh korporasi terkait Reklamasi Teluk Jakarta. Kasus ini sendiri adalah pengembangan kasus suap pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Jadi, ada dua penyelidikan sehubungan dengan dugaan pidana korupsi terkait reklamasi. Namun, Argo masih tak berkomentar saat ditanya tentang dualisme penyidikan antara KPK dan Ditkrimsus Polda Metro Jaya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengungkapkan bahwa KPK tengah melakukan penyelidikan baru terkait kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP. Alasan dilakukan pengembangan itu ialah untuk mendalami peran korporasi terkait kasus korupsi Raperda RTRKSP. Dijelaskan oleh Saut, soal pengusutan keterlibatan korporasi, kerugian dari kerusakan lingkungan akibat megaproyek reklamasi itu juga akan dilihat oleh penyidik.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah pun sempat datang ke gedung KPK Jakarta hari Jumat (27/10). Dirinya mengklaim ia diminta untuk membawa dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang disusun oleh Pemprov DKI serta membawa Surat Plt Dirjen Planologi tentang Validasi KLHS untuk Raperda RTRKSP.

Tertera di dalam surat pemanggilannya, pemanggilan Saefullan untuk dimintai keterangan soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan korporasi dalam perkara pemberian janji atau hadiah terkait pembahasan Raperda RTRKSP pada 2016. Tetapi, dalam surat itu korporasi yang dimaksud tak dicantumkan.

Wakil Ketua DPRD Jakarta M Taufik juga diperiksa penyidik KPK selama lebih dari delapan jam pada Selasa (31/10). Taufik menjelaskan kepada wartawan dirinya dicecar kurang lebih 12 pertanyaan, termasuk salah satunya tentang korporasi yang mengerjakan tentang reklamasi Pulau D dan Pulau G.

Di samping itu, Taufik menilai bahwa tim penyelidik juga memberikan konfirmasi atas kontribusi tambahan 15 persen oleh Pemprov DKI untuk para pengembang yang mengerjakan proyek reklamasi, di mana itu sempat mencuat ketika kasus suap Raperda Reklamasi tengah bergulir.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here