Presiden Joko Widodo dan sepeda angin, memang selama ini jadi dua hal yang melekat dalam kunjungan Presiden ke daerah – daerah. Jokowi memang secara reguler selalu membagikan sepeda pancal tersebut kepada masyarakat.

Pembagian sepeda tersebut biasanya diawali dengan Jokowi melemparkan pertanyaan kepada masyarakat yang hadir. Jika berhasil menjawab pertanyaan sederhana dari Presiden Jokowi, maka masyarakat akan mendapatkan sepeda dari Presiden.

Tujuan utama pemberian sepeda ini, adalah menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat utamanya pelajar, melalui berbagai pertanyaan. Yang kedua adalah membisakan masyarakat menggunakan sepeda yang ramah dengan lingkungan, sekaligus menyehatkan badan.

“Siapapun yang menerima agar sekiranya digunakan dengan baik khususnya para pelajar yang mendapatkan, tidak perlu naik kendaraan bermotor atau diantar saat sekolah, maka cukup dengan menggunakan sepeda tersebut sebagai pelopor cinta lingkungan,” kata Jokowi, seperti dilansir dari Kompas.com (07/05/2017).

Namun bagi salah seorang pengamat politik, Rocky Gerung, kebiasaan Presiden Jokowi tersebut dengan membagikan sepeda mendapat tanggapan yang berbeda.

Bagi Rocky, apa yang dilakukan Jokowi tersebut tidak mencerminkan upaya terhadap penanggulangan maraknya kabar bohong alias hoaks. Padahal, kapasitas literasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan, supaya tidak begitu saja menyerap informasi yang beredar.


Menurutnya, lebih ideal jika Jokowi membagi –bagikan  buku daripada sepeda untuk hadiah warga.

“Saya ingin lebih banyak buku sebagai hadiah teka-teki daripada sepeda. Jadi, kalau Presiden ke daerah, bawa banyak buku, jangan bawa sepeda,” kata Rocky dalam diskusi “Bisnis dan Politik Hoax?” di Jakarta, Sabtu (26/8/2017), seperti dikutip dari Kompas.com.

Disamping itu, Rocky juga memberikan sorotan kepada sikap pemerintah dalam menyampaikan segala informasi kepada publik. Menurutnya, munculnya berita yang disebut hoaks tidaklah selalu buruk.

Hoaks akan dikategorikan negatif jika di dalamnya mengandung kepentingan tertentu dan melibatkan pelanggaran pidana.

Namun, menurut Rocky, ada juga berita yang dianggap hoaks karena mengkonter pemberitaan yang dikuasai oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat bisa tergerak untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya.

“Ontologi dari ‘hoaks’ sendiri dalam upaya untuk membatalkan penguasaan informasi oleh negara. Kan kita enggak mungkin percaya negara 100 persen. Percaya 90 persen enggak mungkin, atau 60 persen saja enggak percaya,” kata pengajar filsafat di Universitas Indonesia itu.

Oleh karena itu, menurut Rocky, pemerintah juga harus netral dan jujur dalam mengabarkan informasi, tanpa memiliki kepentingan apa pun.

“Kalau ingin literasi jangan lakukan indoktrinasi,” kata dia.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here