Instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk melakukan nonton bareng atau pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI memang meimbulkan polemik.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menolak gagasan tersebut. Disamping itu, Jokowi juga meminta agar film tersebut dibuat versi terbaru dan disesuaikan dengan masa kini agar lebih diterima.

Namun, persetujuan Jokowi ini agak berbeda dengan pendapat politikus PDIP kebanyakan yang dengan lantang menolak pemutaran film tersebut. Lantas, kenapa Jokowi tetap menyetujuinya?

Pengamat politik Salim Sahid berpendapat, sikap Jokowi ini sebenarnya sarat pertimbangan politis. Terlebih, ide nonton bareng ini dicetuskan oleh Panglima TNI.

“Kenapa Presiden Jokowi tidak melawan gagasan pemutaran film itu? Padahal kalau kita lihat latar belakangnya beliau diangkat, dicalonkan oleh PDIP. Dan orang PDIP banyak yang tidak setuju film itu diputar,” ujar Salim dalam talkshow Perspektif Indonesia, Sabtu (23/9/2017), dilansir tribunnews.com.

Menurut Salim, hal ini karena TNI memiliki peranan politik yang kuat sejak proklamasi kemerdekaan hingga terbentuknya tentara Indonesia.

“Makanya saya bilang sejarah politik tentara Indonesia, Tentara Indonesia itu partai. Ketua partai pertama adalah Sudirman. Ketua partai kedua bernama Nasution. Ketua partai ketiga bernama Yani. Dan yang terakhir adalah Soeharto,” jelas Salim.


Lebih lanjut, Salim menuturkan soal dwifungsi ABRI yang telah dihapuskan. Meski TNI tak lagi memiliki peranan politik legal, mereka tetap punya peranan politik riil. Oleh karena itu, pernyatan dari TNI hingga saat ini masih memberikan pengaruh politis.

“Dan Jokowi pintar. Dia tahu itu. Makanya Jokowi tidak melawan Nurmantyo. Karena realitasnya, tentara itu secara potensial adalah kekuatan politik,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait gagasan Panglima TNI untuk memutar kembali film karya Arifin C Noer ini tak bisa dilepaskan dari sejarah dan isu kebangkitan PKI saat ini.

PKI merupakan musuh terbesar TNI yang telah membunuh seluruh jenderal mereka dalam satu malam. Selain itu, Panglima TNI juga berupaya menjaga anak buahnya dari kekacauan yang mungkin terjadi dari isu kebangkitan PKI.

“Nah, alat yang tersedia buat saya apa? Ya, film itu. Oleh sebab itu, Jenderal Nurmantyo bilang setuju ada versi baru film itu. Yang penting ada alat buat panglima menjaga pasukannya, jangan kena pengaruh PKI yang mencoba membersihkan nama dari Gestapu,” tegas Salim.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here