Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia menyebutkan jika pengelolaan dana zakat di Indonesia masih belum bisa optimal sampai saat ini. Oleh sebab itulah, jika ingin maksimal penerapannya, Sri Mulyani mengharapkan sistemnya bisa dilakukan seperti pemerintah mengelola dana pajak. Padahal jumlah zakat Indonesia mencapai angka yang fantastis Rp 217 triliun.

“Potensi jumlah zakat Rp217 triliun dan ini kurang lebih sama dengan PNBP per tahun. Ini lebih dari 10% anggaran pemerintah. Ini sangat menjanjikan,” ungkapnya di Yogyakarta, Rabu (23/8/2017), seperti yang dilansir di Okezone.com

Hal itu diutarakan oleh Menteri Sri Mulyani dalam acara 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC) 2017 yang digelar di hotel Ambarukmo, Jogja pada Rabu (23/8/2017) hari ini.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan jika memang benar selama ini ekonomi berbasis islami dan keuangan syariah sudah berkontribusi besar dan masih terus mendukung tercapainya tujuan pembangunan.

Apalagi, ekonomi berbasis Islam ini berdiri di atas tujuan yang komprehensif yang telah dirumuskan oleh ulama Islam dengan tujuan syariah, yakni perlindungan agama, perlindungan hidup, perlindungan intelek, perlindungan keturunan, dan juga perlindungan kekayaan atau harta.

“Ekonomi berbasis islam, dalam banyak hal telah selaras dengan tujuan pembangunan PBB. Zakat dan wakaf, misalnya juga telah banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengangkat kualitas hidup dan sekaligus meningkatkan status ekonomi masyarakat miskin,” kata Sri Mulyani, seperti yang diwartakan oleh Detik.com

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesa di era SBY ini juga menceritakan jika masih ada sekolompok orang yang menganggap zakat itu hanya kewajiban satu tahun sekali yang dibayarkan pada akhir Ramadhan. Padahal, banyak juga jenis pajak yang perlu untuk dipenuhi, misalnya saja zakat maal atau zakat harta kekayaan.

Belum taatnya pembayaran zakat maal ini berdasarkan Sri Mulyani, dimungkinkan masih banyak pemahaman tradisional yang menyebutkan jika objek zakat hanya emas, perak, pertanian, peternakan dan pertambangan saja.

“Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah karena kebanyakan harta benda pada saat itu berada dalam bentuk itu. Tapi saat ini harta atau kekayaan bisa dalam bentuk yang jauh berbeda seperti saham, sukuk, dan upah atau gaji, bahwa jika kita mengikuti definisi kekayaan klasik mungkin bukan objek zakat,” jelasnya lebih lanjut.

Baca juga: Keterlaluan! Sempat ‘Ancam’ Pemerintah, Ternyata Uang Rp 848,7 Miliar Koban First Travel Digunakan untuk Berfoya-foya, Ini Rinciannya

Dan sama sistemnya seperti pajak, Sri Mulyani, mengharapkan jika zakat maal ini harus dibebankan pada aset produktif atau tumbuh. Menurutnya lagi, dengan adanya zakat maal, maka potensi koleksi zakat juga akan bisa meningkat dengan signifikan. Menurutnya, pengelolan zakat seperti pajak ini akan menyelesaikan masalah pengelolan pajak di banyak negara Islam seperti Indonesia ini.

“Jadi bagaimana mengolah, me-manage dana ini, karena ini sama seperti pajak, anda membayar dan tidak mengharapkan ini kembali, seperti pajak wajib berdasarkan UU, ini tujuannya melakukan pembangunan, ini harus dikelola transparan, dan ini juga menciptakan keyakinan umat dan memenuhi pembayaran zakat, agar menggunakan sumber daya dengan baik,” kata Sri Mulyani.

Perempuan Indonesia pertama yang pernah duduk di kursi pelaksana tugas Direktur Utama Bank Dunia itu menghimbau agar semua masyarakat membayar zakat dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan. Menurut Sri Mulyani, harta yang belum dibersihkan, dizakati, layaknya memakai baju yang kotor.

“Jadi, cara membersihkannya dengan pajak dan zakat,” tuturnya, seperti yang diwartakan oleh Tempo.co

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here