Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mulai tunjukkan sikap yang melunak terhadap reklamasi. Tempo hari, Luhut berkata dirinya menyerahkan perkara reklamasi pantai Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta, seperti dikutip dari Republika.co.id.

Ia menyerahkan sepenuhnya proses lanjutan reklamasi Teluk Jakarta ke Pemprov DKI. “Saya sudah mencabut moratorium. Jadi, terserah DKI Jakarta. Biarkan mereka berproses,” kata Luhut usai memberikan Kuliah Umum (Studium Generale) Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Jumat (3/11).

Lebih lanjut Luhut mengaku dirinya tak ingin berkomentar lagi tentang reklamasi, sebab saat ini ia tengah fokus mengurusi masalah tentang kawasan ekonomi khusus. Tentang kelanjutan proyek reklamasi Teluk Jakarta ini, Luhut sebelumnya dipercaya pemerintah pusat menjadi ujung tombak.

Bulan lalu, dirinya melakukan pencabutan moratorium pengembangan pulau-pulau buatan itu, alasannya ialah adanya janji dari para pengembang untuk penuhi proses perizinan beserta seluruh syarat yang diberikan pemerintah.

Luhut pun menyebutkan, pencabutan moratorium olehnya ini dikarenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengeluarkan izin administrasi. Di samping itu, Luhut mengklaim dirinya sudah mendapatkan banyak masukan agar melanjutkan reklamasi.

Sempat dihimbau olehnya, Pemprov DKI Jakarta jangan sampai sembarangan dalam menghentikan proyek reklamasi. Menurutnya, Pemprov DKI bisa digugat pengembang kalau mereka melakukan hal tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut mengklaim, dirinya sudah sepakat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kelanjutan reklamasi. Menurutnya, untuk pulau-pulau yang belum diuruk, pengerjaannya takkan dilanjutkan. Sementara, pulau-pulau yang sudah berdiri, ia serahkan sepenuhnya pada Pemprov DKI Jakarta.


Saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Anies berjanji akan mengalihkan fungsi pulau-pulau yang sudah berdiri demi kepentingan publik, lahan konservasi, atau lokasi pembangunan infrastruktur.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengucapan terima kasih pada JK kalau reklamasi di Teluk Jakarta sepenuhnya diserahkan pada Pemprov DKI. Walau demikian, dirinya tetap saja enggan bicara soal langkah-langkah yang bakal diambil tentang reklamasi yang penuh polemik itu.

Sandi menegaskan, ia baru akan memberitahukan hasilnya sehabis pertemuan resmi dengan DPRD DKI. Termasuk juga rencana tentang siapa yang akan mengelola pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun, apabila itu dialihkan fungsinya untuk fasilitas serta kepentingan publik.

Di sisi lain, pihak Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta Anies-Sandi agar tak cuma bicara saja soal penghentian proyek reklamasi. Apalagi, hingga kini untuk menghentikan proyek tersebut secara total, masih belum ada tindakan tegas yang dilakukan.

“Konkretnya dulu dong, berhenti semua. Jangan wacana dulu sana-sini,” ujar Manager Eksekutif Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil Walhi, Ony Mahardika, Jumat (3/11).

Menurut dia, kalau memang serius mau menyelesaikan proses reklamasi, Pemprov DKI perlu melakukan enam langkah nyata. Katanya, langkah pertama adalah pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan.

Kemudian, yang juga harus segera dicabut yakni Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2017 yang mengatur panduan rancang kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau G. “Ketiga, Gubernur Anies Baswedan tidak menerbitkan izin-izin yang berkaitan dengan dilanjutkannya pelaksanaan reklamasi,” imbuhnya.

Jika mengingat belum ada kajian nyata soal proyek reklamasi, Pemprov DKI Jakarta diminta Walhi untuk segera mengkaji secara komprehensif wilayah Teluk Jakarta mulai hulu hingga ke hilir. Di samping itu, perlu juga ada kajian komprehensif tentang dampak lingkungan hidup keberadaan Pulau C, D, dan G. Warga juga harus dilibatkan, termasuk pentingnya partisipasi dari publik.

Kemudian, langkah selanjutnya ialah memulihkan kondisi ekosistem beserta lingkungan hidup yang ada di wilayah Teuk Jakarta. Juga mencakup wilayah yang kini sudah menjadi pulau-pulau. Di samping itu, rehabilitasi wilayah hidup nelayan tradisional di Teluk Jakarta juga harus dilakukan secara partisipatif.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here