Bambang Soesatyo, Ketua Komisi III DPR RI menyebutkan jika penangkapan sejumlah kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK lebih mencerminkan kegagalan sistem pencegahan korupsi.

Ia juga menjelaskan jika, pemberantasan korupsi yang terfokus pada penindakan tidak akan mengurangi praktik korupsi sendiri, baik sekarang ataupun mendatang. Maka dari itulah, sambil melanjutkan kegiatan penindakan yang berkualitas KPK perlu memberikan prioritas pada sistem pencegana korupsi itu sendiri.

“Cukuplah sudah KPK bertindak seperti polisi lalu lintas yang bersembunyi di semak-semak di tikungan jalan untuk mendapat tangkapan (OTT) pengendara yg melanggar rambu lalu lintas. KPK adalah burung Garuda yang mangsanya besar-besar. Bukan burung perkutut,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (17/9/2017) dilansir dari CNNIndonesia.com

Menurut Bamsoet, panggilan akrabnya, sudah saatnya bagi KPK melakukan berbagai langkah besar dengan menangani pekerjaan atau kasus korupsi besar yang tidak bisa dipecahkan di Kepolisian ataupun juga Kejaksaan.

“Kalau hanya mengandalkan OTT saja, ya kasihan negara ini. Ibarat menembak nyamuk pakai meriam,” kata Bambang.

Bambang juga menyebutkan jika negara ini telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk gaji para penyidik, pimpinan dan pegawai di KPK. Itu termasuk biaya operasional, tunjangan, fasilitas, dan masih banyak yang lainnya. Biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibanding penegak hukum lain seperti Kepolisian ataupun juga Kejaksaan.

“OTT itu ‘murah meriah’. Jadi, kalau KPK hanya menggelar OTT saja sebagai festivalisasi pemberantasan korupsi, tidak bisa dihindari adanya kesan KPK mau gampangnya saja karena hanya melakukan tindakan atau operasi ‘murah meriah’,” imbuhnya.


Bamsoet juga menyebutkan jika OTT tidak akan memberi efek jera yang signifikan. Menurutnya, 15 tahun KPK berdiri malah semakin marak yang namanya korupsi. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya KPK baru saja OTT Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko.

Tuduhannya adalah menerima suap diduga terkait fee proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di kantor Pemkot Batu tahun anggaran 2017 yang dimenangkan oleh PT Daibana Prima, milik Filipus dengan nilia proyek Rp 5,26 miliar sebelum pajak.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here