Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI mempertanyakan urgensi dari keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai organisasi masyarakat. Dia mencontohkan bila Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang disebut menjadi salah satu sasaran tembak pembubaran.

Menurut keterangannya, aktivitas HTI tidak menunjukkan ancaman yang berarti terhadap kedaulatan negara seperti halnya membangun basis militer ataupun membeli senjata-senjata.

“Apa sih kedaruratan yang dihadapi pemerintah? Mana daruratnya ini? Eh Pak Presiden tolong kasih tahu saya daruratnya yang mana ini? Daruratnya HTI? HTI memang ada beli senjata darimana? Sedang bangun basis militer darimana?” papar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat (14/7/2017) seperti yang diwartakan oleh merdeka.com

Baca juga: Terkait Niat Pensiun Dini Tito, Pengamat Politik: Itu Kode Bila Jokowi Dua Periode

Tak hanya HTI saja, Fahri juga menyebutkan jika omas-ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) tak memberikan ancaman untuk pemerintah. Fahri mengaku tidak melihat HTI ataupun jug FPI berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal.

“FPI? Memang Habib Rizieq lagi deal sama Baghdadi yang sudah ditembak mati? Daruratnya apa? Musuh negara ini yang mana yang dihadapi negara siapa? Ngomong dong,” tegasnya.

Pembuatan Perppu itu, lanjut Fahri, juga dilakukan secara sepihak lantaran Presiden tak melibatkan DPR, ormas-ormas dan elemen masyarakat untuk berdiskusi dan memutuskannya.

Menurutnya lagi, mekanisme pembuatan Perppu itu seharusnya diawali dengan rapat jajak pendapat dari berbagai pihak yang bersangkutan, awalnya antara pemerintah dan juga DPR. Lalu selanjutnya masuk ke tim perumus dan tim sinkronisasi, setelah itu baru dibawa ke paripurna untuk disepakati.


“Jadi unsur kedaruratan harus terlampaui dan dilakukannya pada di luar masa sidang karena DPR-nya enggak ada. Nah tapi kalau DPR nya enggak ada, pemerintah harusnya menempuh jalur formil saja,” tutupnya

Sebelumnya, mantan politisi PKS ini menyebutkan jika Presiden melibatkan DPR dalam pembuatan Perppu ia tak yakin akan lolos. Karena bisa dibilang ormas merupakan salah satu basis kekuatan partai politik. Dan di DPR memang banyak yang berasal dari anggota partai politik.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here