Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra menganggap pemutaran video tentang HTI oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat persidangan di Mahkamah Konsititusi menjadi sebuah bumerang bagi Presiden Joko Widodo.

Video tersebut berisi rekaman kegiatan HTI di tahun 2013 yang lalu. Saat itu seperti yang kita ketahui jika kursi Kepresidenan Indonesia masih diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dan melalui video tersebut, HTI dianggap sebagai pihak yang mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Pemerintahan Joko Widodo melalui Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pun menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 terkait Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Berdaskan Yusril jika video tersebut memang menjadi bukti bahwa HTI menentang Pancasila, maka seharusnya Peppu tersebut dikeluarkan oleh SBY di tahun 2013 yang lalu. Namun faktanya, SBY saat itu justru memiliki mengajukan RUU Ormas yang dibahas dan disetujui bersama DPR.

“Seharusnya sejak lama ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas diberlakukan untuk membubarkan ormas itu,” kata Yusril, seperti yang diwartakan ole Cnnindonesia.com

Yusril mencurigai kenapa Jokowi tiba-tiba saja teken Perppu tersebut dengan tujuan untuk mempermudah jalan pemerintah membubarkan ormas yang dianggap anti-Pancasila tanpa proses peradilan.

“Sementara ormas mana yang anti-Pancasila dan tidak, yang berhak menilai adalah pemerintah sendiri secara sepihak,” kata Yusril.

Selain itu juga Yusril menyebutkan jika pemutaran video saat sidang di MK itu bukan merupakan waktu yang tepat. Seharusnya agenda pada Rabu (30/8/2017) yang lalu aalah mendengarkan keterangan pemerintah, bukan malah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak dalam sidang pembuktian. Yusril juga menganggap jika pemutaran video itu tak lazim.

Video berdurasi kurang lebih 3 menit itu merupakan kegiatan muktamar HTI di Gelora Senayan di tahun 2013 yang lalu. Isi pidato tersebut adalah ustaz Rachmat, seorang dosen di Bogor berpidato mengenai syariah dan khilafah. Namun Yusril menyebutkan jika keterangan yang dibeberkan oleh Tjahjo tidak ada kaitannya dengan video tersebut.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here