Jatuhnya alat berat atau crane dan bantalan rel proyek double double track (DDT) di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, membuat prihatin sejumlah kalangan. Bahkan, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan akan segera bekerjasama dengan pihak-pihak terkait agar kecelakaan proyek infrastruktur tidak kembali terulang.


“Pimpinan DPR akan meminta Pemerintah mengevaluasi terhadap pelaksana proyek-proyek infrastruktur yang mengabaikan aspek keselamatan kerja” ungkap Bamsoet dalam pernyataan tertulisnya, Senin (5/2/2018).


Bamsoet  meminta agar PT Hutama Karya sebagai kontraktor proyek bertanggung jawab karena  melanggar UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung serta UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.


Selain itu, dia akan meminta komisi terkait agar segera memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Perhubungan.


“Komisi V dan Komisi IX harus memanggil Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kejadian tersebut, mengingat sejak akhir tahun lalu tercatat adanya 12 kecelakaan kerja proyek infrastruktur,” ungkap dia.


Pihak kepolisian juga terus didorong oleh DPR agar terus menyelidiki apakah ada pelanggaran dalam standard operational procedure (SOP) pada proyek itu. Perlunya evaluasi dalam proyek menjadi penting sebab sejauh ini sudah banyak kecelakaan kerja bahkan hingga 12 kasus menurut catatan Bamsoet.


“Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR bersama Asosiasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Indonesia (A2K4I) untuk mengevaluasi prosedur kerja dan keselamatan pada sejumlah proyek strategis dan proyek dengan resiko tinggi lainnya,” pungkas dia. (nug/rot)

Loading...

Sampaikan Pendapat