Loading...
Berita

Akademisi: Jutaan Pasangan Nikah Adat Bisa Dijerat Pasal Zina


Perluasan peraturan Zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai sejumlah kritik dari beberapa kalangan.


Bivitri Susanti selaku Akademisi Hukum STHI Jantera menilai pemerintah gegabah apabila menerapkan perluasan Pasal zina yang saat ini tengah digodok oleh DPR.


Bivitri menjelaskan masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di luar aturan yang berlaku di Indonesia, seperti pernikahan adat.


“Bayangkan sekarang betapa banyaknya orang-orang yang tidak zina, tapi pernikahannya tidak diakui oleh negara? Misalnya masyarakat adat yang pernikahannya tidak diakui oleh negara. Itu banyak loh, jutaan yang tidak diakui oleh negara. Apa kemudian mereka zina? Nggak sebenarnya, karena secara sesama masyrakat mereka diakui,” ungkap Bivitri di Gedung PP Muhammadiyah, Selasa (30/1/2018).


Dirinya menambahkan seharusnya pemerintah tidak secara langsung mengkriminalisasi pelaku zina, seharusnya pemerintah justru mempunyai tanggung jawab untuk merangkul orang tersebut untuk diberi pendidikan agar tidak melakukan perilaku asusila yang menyimpang.


Seperti diketahui, Pasal 484 ayat (1) poin e RKUHP menyebutkan bahwa perbuatan zina akan dipidana penjara paling lama lima tahun. Dalam poin e dijelaskan juga bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.


Pemidanaan terhadap persetubuhan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah baru berlaku ketika adanya aduan, hal ini diatur di dalam Pasal 484 ayat (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana zina dapat dilakukan penuntutan apabila atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. (wap)

Loading...

About the author

Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Sampaikan Pendapat

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.