Penolakan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terhadap kebijakan penenggelaman kapal banyak menuai protes. Diketahui menurut berita Luhut menolak kebijakan penenggelaman kapal dari Menteri Susi Pudjiastuti dan meminta agar itu dihentikan.

Banyak yang serta-merta heboh menanggapi permintaan Luhut yang ingin agar penenggelaman kapal dihentikan tersebut. Terkait hal ini Luhut pun mengeluhkan keributan masyarakat.

Ia menyampaikan sebab di balik keluhannya itu terhadap ribut-ribut yang terjadi. Mengenai hal tersebut, dia menyampaikan bahwa usulan penenggelaman kapal merupakan inisiasi dari dirinya saat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden.

“Saya yang pertama menyusun perpresnya itu. Kami memang membuat satgas itu dan TNI AL bintang 3 dan juga TNI Bakamla, tujuannya memang kita membuat shock therapy,” kata Luhut di Universitas Indonesia, Depok, Kamis, 11 Januari 2018, seperti dikutip dari Tempo.co.

Yang dimaksud oleh Luhut tentang peraturan presiden (perpres) ialah Perpres Nomor 114 Tahun 2015 mengenai satuan tugas (satgas) pemberantasan penangkapan ikan ilegal. Perpres ini adalah aturan yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, di mana di dalamnya terdapat pasal untuk mengatur tentang opsi penenggelaman kapal lewat keputusan pengadilan.

Luhut menilai untuk saat ini sudah cukup usaha penenggelaman kapal tersebut sebagai bentuk upaya dalam melakukan shock therapy. Menurutnya kini pemerintah harus lebih fokus terhadap pembangunan produksi serta industri ikan yang sehat.

Selain itu, Luhut juga menyampaikan bahwa permintaannya untuk menghentikan penenggelaman kapal tak ada hubungannya dengan para pengusaha. Permintaannya itu bukan untuk melindungi para pengusaha. Itu sebabnya, jika orang-orang mempertanyakan integritasnya maka ia takkan menanggapi.

“Biar orang ngoceh aja, dia bilang saya bekingin pengusaha ikan. Saya kenal juga enggak. Saya hidupnya udah enak kok, ngapain lagi bekingin kayak gitu,” ujar Luhut.

Loading...

Sampaikan Pendapat