Pilkada serentak yang berlangsung tahun ini dibayangi kekhawatiran akan munculnya politik identitas. Politik identitas yang dikhawatirkan adalah yang berbau menyudutkan satu golongan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).


Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Petalolo menilai, sejauh ini belum ada aturan yang secara eksplisit bisa dijadikan sebagai sanksi atas politik identitas berbau SARA meski secara yuridis sudah ada di UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 huruf B yang mengatur tentang politik identitas


“Kita sangat prihatin karena isu SARA muncul sebagai ‘komoditi’ politik pemilu di Ibukota. Konsentrasi dan fokus kami bagaimana kita bisa menghadapi pemilihan untuk meminimalisir. Kita belum percaya diri sekali ya bisa menghapuskan, tapi ada langkah-langkah untuk meminimalisir isu-isu tersebut,” ujar Dewi di Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2018).


Berkaca pada Pilkada 2017 lalu, Bawaslu menilai bahwa isu SARA menjadi problematika sendiri bagi Pemilu. Meski demikian, Dewi mencoba menarik ke belakang pada Pilkada 2015 lalu yang jauh lebih besar penyelenggaraannya dibanding tahun ini dan saat itu tidak besar kegaduhan yang hadir.


Bawaslu yang berfokus untuk mencegah kini mulai melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta pihak-pihak lain untuk mencegah berkembangnya politik identitas itu, terlebih di ranah sosial media. Bawaslu sendiri, lanjut Dewi, punya keterbatasan menghalau media sosial ini dalam praktik politik identitas sehingga perlu melakukan kerjasama itu.


“Bawaslu membuat suatu Indeks kerawanan dan ada 3 indikator penting. Pertama substansi materi kampanye di media. Indikator kerawanan tinggi di 4 Provinsi, Kalimantan Timur, Maluku, Naluku Utara dan Papua. Kedua, kekerabatan politik calon dan ketiga pemuka agama,” ungkap dia.


Dengan indeks tersebut maka menurut Dewi memang dapat dilihat bahwa SARA dikhawatirkan akan terus mewarnai pesta demokrasi akibat potensinya untuk mendulang suara atau menjatuhkan lawan. “Seringkali isu agama, isu suku menjadi satu alat yang sangat ampuh dalam melaksanakan pemilihan,” Dewi menambahkan. (nug)

Loading...

Sampaikan Pendapat