Loading...
Berita

Berebut Jabatan Wagub DKI: PKS Tuntut Taufik Buktikan Tudingan Pemaksaan Tanda Tangan

Mohammad Taufik.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik.

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengaku ‘dipaksa’ oleh elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani surat penggantian wakil gubernur DKI Jakarta. Surat tersebut berisi pernyataan persetujuan bahwa jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno tersebut akan ditempati kader PKS.


PKS tidak terima dengan tuduhan sepihak itu. Direktur Pencapresan PKS Suhud Alyuddin menantang balik Taufik untuk membuktikan pernyatannya itu.


“Ya soal surat itu, minta ke Pak Taufik saja, suruh sebutin siapa yang memaksa dia untuk tanda tangan. Masa surat sepenting itu dia lupa,” kata Suhud kepada RMOL, Jumat (24/8).



Suhud Aliyudin

Direktur Pencapresan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suhud Aliyudin di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/7/2018). (Foto SINDOnews/Raka DN)


Suhud menampik adanya pemaksaan penandatanganan surat tersebut. Apalagi, kata Suhud, partai besutan Prabowo Subianto itu lebih besar dari PKS, mustahil jika pihaknya memaksakan kehendak ke Gerindra.

Baca Juga:  Gelar Online Travel Fair 2017, Ini Target Keuntungan Garuda Indonesia!

“Dari PKS sendiri enggak merasa memaksa Pak Taufik, enggak ada. Masa partai sebesar Gerindra dipaksa oleh PKS? Jadi kalau memang ada (pemaksaan), Pak Taufik tinggal sebut aja nama orangnya. Sesederhana itu kan,” katanya.



Sebelumnya, M Taufik mengaku dipaksa oleh dua elite PKS untuk menandatangani surat kesepakatan terkait pencalonan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno.


Taufik menyatakan bahwa pemaksaan itu terjadi pada Jumat (10/8) lalu, tepatnya di ruang VIP Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu mengungkapkan, penandatanganan surat tersebut dilakukannya seorang diri di hadapan elite PKS saat pendaftaran Prabowo-Sandiaga sebagai capres dan cawapres untuk Pilpres 2019.


Waktu itu, kata Taufik, dirinya disodori dua nama dari PKS sebagai pengganti Sandiaga sebagai wagub DKI. Jika tidak ditandatangani saat itu, kata Taufik, PKS tidak akan memberi dukungan ke Prabowo-Sandi.

Baca Juga:  Mengkritik Tulisan Chatib Basri yang Bela Sri Mulyani

Taufik mengatakan, ruang VIP KPU saat itu sempat tegang karena PKS memaksa mengajukan dua nama lewat surat itu.


“Ada dua nama di situ. Ada Mardani (Ali Sera) sama Nurmansjah Lubis,” kata Taufik, Kamis (23/8), dikutip JPNN.com.


Akhirnya Taufik terpaksa tandatangani surat tersebut agar tidak terjadi keributan di ruang VIP.


Taufik mengaku ditodong oleh PKS untuk menekan surat tersebut. Meski demikian, Taufik menganggap surat itu tidak memiliki kekuatan hukum atau mengikat.


“Itu menurut saya tidak sah kesepakatan itu. Apalagi sekretaris saya gak tanda tangan,” ucap Taufik.


“Ya, kan, secara formal, organisatoris, harus ada tanda tangan sekretaris, stempel, keputusan rapat, bukan langsung todong-menodong,” ujarnya.

Loading...

About the author

Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.