Dikabarkan Hubungan Memburuk, Komentar Jokowi Soal PAN Malah Begini

Posted on


Beberapa waktu belakangan hubungan antara Partai Amanat Nasional (PAN) dengan pemerintah dikabarkan memburuk.

Bahkan, PAN juga mengaku tak diundang dalam pertemuan partai koalisi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Senin (24/7/2017) lalu.

Tak ayal, beragam spekulasi pun bermunculan. Salah satunya, PAN disebut telah ditendang dari koalisi karena berniat mengusung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam Pilpres 2019.

Soal hubungannya dengan PAN yang dikabarkan memburuk, Jokowi akhirnya buka suara. Menurutnya, tak ada masalah antara dirinya dengan PAN.

“Kita baik-baik saja,” tutur Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2017), dilansir detik.com.

Baca Juga:  Kader PDIP dan PAN Sama-sama Bandel ke Jokowi, yang Mana yang Kena Reshuffle?

Saat ini, PAN memiliki satu kader di Kabinet Kerja, yakni MenPANRB Asman Abnur. Absennya PAN dari pertemuan dengan partai koalisi juga dikabarkan ada hubungannya dengan perombakan kabinet.

Namun, lagi-lagi Jokowi membantah kabar tersebut. “Oh ndak ada urusannya,” jelasnya.


Jokowi melanjutkan, pertemuaannya dengan partai koalisi bukan hanya sekali ini dilakukan. Namun, tak semua pertemuan diketahui oleh publik.

“Pertemuan dengan parpol koalisi itu biasa kok hanya ada yang diliput ada yang tidak diliput,” lanjutnya.

Sementara itu, soal PAN yang mengaku tak diundang, Jokowi mengatakan bahwa seluruh partai pendukung pemerintah sebenarnya sudah diundang untuk menghadiri pertemuan dua hari yang lalu.

“Saya tahunya seluruh partai pendukung itu kita undang,” katanya.

Baca Juga:  Arus Balik di Terminal Kampung Rambutan Kini 17.832 Penumpang

Pada pertemuan tersebut, memang tak terlihat elite politik atau anggota DPR dari PAN. Meski begitu, PAN juga mengaku bahwa hubungannya dengan pemerintah baik-baik saja.

Selama ini, PAN memang beberapa kali berseberangan pendapat dengan pemerintah, salah satunya adalah soal penerbitan undang-undang.

Ketika Jokowi menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat dan soal pembahasan UU Pemilu di DPR, PAN memiliki pendapat yang berbeda soal keduanya.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.