Loading...
Scandal

Dipersulit! Israel Sahkan RUU Syarat Penyerahan Yerusalem ke Palestina

 Rancangan undang-undang (RUU) baru terkait pemisahan Kota Yerusalem jika kelak tercapai perundingan damai dengan Palestina baru saja disahkan oleh Parlemen Israel. Pasalnya, hasil tersebut dapat mempersulit pemberian Yerusalem Timur kepada Palestina sesuai dengan solusi dua negara (two state solution).


Knesset yang merupakan nama parlemen Israel tersebut menaikkan ambang batas (threshold) terhadap pengesahan legislasi terkait Yerusalem dari 61 menjadi 80 suara anggota yang total berjumlah 120 orang. Batas tersebut diperlukan untuk menyepakati penyerahan sebagian wilayah Yerusalem kapada ‘pihak asing’.

“Kewenangan untuk menyerahkan sebagian tanah (Yerusalem) tidak berada di tangan bangsa Yahudi mana pun, tidak juga orang-orang Yahudi,” demikian diungkapkan Naftali Bennet selaku Ketua Faksi Koalisi Partai Jewish Home, seperti dikutip dari reportase Reuters via OkeZone.com, Selasa (02/01/2018).

Seperti diketahui, Naftali mendukung rancangan tersebut. Sementara itu, ketua faksi oposisi, Isaac Herzog menuturkan, Partai Jewish Home tengah mendorong Israel menuju bencana mengerikan.

Ada pun, para pejabat di Palestina belum dapat dimintai komentar mengenai amandemen baru tersebut. Amandemen tersebut dilakukan kurang dari sebulan setelah pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa seluruh wilayah Yerusalem adalah Ibu Kota Israel.

Dunia internasional memprotes secara besaar-besaran pengakuan Trump tersebut. Ini dikarenakan status Yerusalem seharusnya ditentukan lewat perundingan antara Israel dengan Palestina sebagai pihak yang berselisih.

Namun seperti diketahui, sejak 2014, perundingan antara Israel-Palestina yang dimediasi Amerika Serikat tersebut menemui jalan buntu. Apabila perundingan itu dilanjutkan dan mencapai kesepakatan, maka tentu saja ambang batas baru yang ditetapkan parlemen Israel itu akan menyulitkan upaya penyerahan Yerusalem.

Dalam konflik lima dekade (50 tahun) antara Israel dengan Palestina, status Yerusalem telah menjadi salah satu isu paling sensitif. Negara Yahudi itu mencaplok Yerusalem Timur lewat Perang Enam Hari pada 1967. Dunia internasional menilai langkah Israel tersebut adalah ilegal lantaran bertentangan dengan resolusi PBB.

Sebagaimana dimuat dalam resolusi 181 PBB pada 1947, Yerusalem dibagi menjadi tiga wilayah yakni milik Negara Yahudi (Israel), negara Arab, dan rezim internasional khusus untuk Yerusalem dan Betlehem. Namun, pada Perang Enam Hari 1967, Israel malah mencaplok wilayah yang seharusnya menjadi hak Palestina.

Loading...

About the author

Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Sampaikan Pendapat

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.