Anggota Komisi III Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengritik ketidakdisiplinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait beberapa informasi kepada publik. KPK, kata Masinton adalah pelaksana Undang-Undang bukan penafsir Undang-Undang sehingga apapun keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.


“Pertama kita minta supaya pimpinan KPK lebih disiplin menyampaikan informasi ke publik apalagi ini berkaitan dengan tahun politik, silahkan KPK berkerja diranah penegakan hukum tanpa membuat stigma terhadap siapapun, apalagi yang kita mengedepankan asas praduga tak bersalah, itu hal yang kami tekankan tadi,” ungkap Masinton di Komplek Parlemen DPR, Selasa (13/2/2018).


Oleh karena itu, KPK harus melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. KPK sebagai penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan UU bukan justru melakukan penafsiran atas aturan tersebut.


“KPK harus melaksanakan, bukan mengontemari, apalagi membandingkan bandingkan putusan-putusan MK,” ujar dia.


Masinton meminta kepada KPK agar tidak terlalu jauh masuk ke ranah legislasi. KPK harus fokus bekerja pada ranah tugas pokok dan fungsi di ranah pemberantasan korupsi.


Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan bahwa dirinya tidak masalah dengan pandangan yang meminta agar KPK lebih disiplin. “Katanya tadi ada orang berpendapat, itu pendapat, tapi sudahlah saya disuruh disiplin. Itu jawaban saya. Tapi kan untuk saling menghormati antar lembaga itu penting, itu saja, santai saja,” kata Laode.


Sebagai lembaga penegak hukum, Laode menerangkan bahwa prinsip equality before the law harus dijunjung tinggi di seluruh dunia, tidak boleh ada keunggulan-keunggulan termasuk pada ranah lembaga anti rasuah tersebut. (nug/rot)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here