Home / Berita / Eva Sundari Dulu Menolak Keras, Sekarang Dukung Pasal Penghinaan Presiden

Eva Sundari Dulu Menolak Keras, Sekarang Dukung Pasal Penghinaan Presiden


Politisi PDIP Eva Sundari adalah salah satu tokoh yang dulunya getol menolak pasal penghinaan presiden. Saat berada di Komisi III beberapa tahun lalu, wanita dari Jawa Timur ini termasuk keras melakukan penolakan pasal tersebut. Namun kini dia berubah haluan. Anggota Komisi XI DPR ini berdalih bahwa zaman sudah berubah. Era sosial media dinilai rentan dan memiliki dampak yang fatal jika tidak dikontrol dengan aturan yang ketat.


Karena itu dia mendukung masuknya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sudah mendekati tahap akhir.


“Kenapa aku dukung? Karena zaman hoax dan fitnah kayak gini (kemajuan sosmed, more space to express the feeling) rentan mobilisasi kebencian dan dampaknya fatal. Presedennya banyak, Jokowi dibilang China, komunis, diktaktor dibikin kartun porno, dan lain-lain. Begitu diupload langsung outreachnya exponensial. zaman media cetak kan dampaknya gak luas,” ungkap Eva ketika dihubungi Rabu (7/2/2018).


Pergeseran media yang digunakan oleh khalayak umum merupakan hal yang sangat dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan sehingga menimbulkan dampak negatif. Meski demikian, Eva sendiri menilai bahwa saat ini Pasal yang direncanakan masuk kedalam KUHP jika disahkan nanti substansinya tidak bersayap yang akan menimbulkan interpretasi ganda atau ambiguitas.


“Saya menolak karena saat itu tidak disertai Pasal-Pasal yang terukur. Multi interpretation itu yang bisa bikin ekses termasuk untuk penjilat karena subyektif. Sekarang kan sudah tidak multi interpretation jadi saya dukung,” kata dia.


Politisi PDIP tersebut mengatakan bahwa bukan hanya Presiden, namun setiap orang tidak berhak untuk dihina dan berhak untuk menjaga dan dijaga kehormatannya. Eva sendiri menerangkan bahwa dirinya akan menuntut keadilan atas penghinaan yang terjadi.


“Presiden kan simbol negara, maka perlu dinormakan sebagai delik umum supaya dia tidak sibuk berperkara tapi fokus kerja. Jadi hak untuk dijaga martabatnya adalah hak setiap orang termasuk Presiden, bukan eksklusif Presiden,” kata dia.


Eva menilai pentingnya Pasal ini adalah karena adanya perubahan zaman sehingga aturan-aturan yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Sehingga kekhawatiran masyarakat menjadi kurang tepat jika takut akan ada kriminalisasi dan menilai Pasal ini merupakan kemunduran demokrasi.


“Zaman sudah berubah, cocok di zaman Post Truth dan Information and Communications Technology (ICT) yang meledak ini. Di Jerman dan Perancis saja nyebar hoax dikriminalisasi kok, kita belum. Zaman Orba gak seperti saat ini,” pungkas dia. (nug/rot)

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

About Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.