(function ($) {var bsaProContainer = $(‘.bsaProContainer-29’);var number_show_ads = “0”;var number_hide_ads = “0”;if ( number_show_ads > 0 ) {setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000);}if ( number_hide_ads > 0 ) {setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000);}})(jQuery);

SURATKABAR.ID – Meski banyak dikecam karena suratnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fadli Zon tetap mendapat dukungan dari koleganya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri menilai jika surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto ke (KPK) yang ditandatangani Fadli buka merupakan tindakan yang melanggar etik.

“Enggak (menyalahi etik), itu kan cuma meneruskan surat saja,” ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9/2017), dikutip dari cnnindonesia.com.

Sebelumnya Fadli dilaporkan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Baca Juga: Jaksa Agung Anggap OTT Kasus Korupsi Bikin Gaduh Saja

Boyamin menilai jika surat permohonan penundaan pemeriksaan itu tidak perlu dikirimkan melalui lembaga Kesekretariatan Jenderal DPR. Menurutnya, surat itu adalah bagian dari upaya intervensi terhadap proses hukum yang kini sedang menjerat Setya Novanto.

Fahri berdalih jika surat tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi. Menurutnya, DPR hanya menerima aspirasi lantas menyampaikan ke lembaga atau institusi yang menjadi tujuan surat itu.

“Kekuatan surat itu apa? tidak ada, itu cuma meneruskan. Ada orang bilang begini lho, ada orang minta begini lho, ada orang mengusulkan begini,” ujarnya.

(function ($) {var bsaProContainer = $(‘.bsaProContainer-7’);var number_show_ads = “0”;var number_hide_ads = “0”;if ( number_show_ads > 0 ) {setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeIn(); }, number_show_ads * 1000);}if ( number_hide_ads > 0 ) {setTimeout(function () { bsaProContainer.fadeOut(); }, number_hide_ads * 1000);}})(jQuery);

Ia menyatakan jika semua pihak punya hak untuk mengirimkan surat aspirasi ke DPR, termasuk diantaranya adalah Setya Novanto.

“Jangankan tersangka, itu guru nelayan apa siapapun boleh punya aspirasi dan diteruskan oleh DPR,” katanya.

Fahri menganggap tuduhan MAKI terhadap Fadli adalah salah, sebab rekannya tersebut hanya meneruskan aspirasi yang diterimanya.

“Dalam persoalan menyampaikan aspirasi masyarakat Saya tidak boleh diskriminatif. Siapapun mau menyampaikan aspirasi kita teruskan,” ujar Fadli.

Baca Juga: Habib Rizieq Baru Mau Pulang Jika Jokowi Bersedia Katakan Ini

Sementara itu, KPK mengaku jika proses hukum terhadap Setya Novanto tidak akan terpengaruh oleh surat dari Fadli Zon.

“Ya, enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau ada permintaan boleh-boleh saja, masa kita melarang orang meminta. Masalah dikabulkan apa tidak itu urusan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu (13/8/2017), dikutip dari cnnindonesia.com

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here