Pembangunan proyek kota mandiri Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi yang saat ini tengah kontroversi rupanya bisa memengaruhi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018. Hal ini cukup logis mengingat bagaimana Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta yang lalu pun berkaitan dengan kepentingan para pengembang raksasa, di antaranya proyek reklamasi teluk Jakarta.


Dikutip dari warta Republika.co.id, Senin (25/9/2017), Pakar Hukum Tata Negara Universitas Katholik Parahyangan, Asep Warlan menuturkan lima aspek yang memberikan pengaruh signifikan dalam pilkada. Kelima aspek tersebut adalah peristiwa politik, peristiwa hukum, peristiwa budaya, peristiwa ekonomi, dan peristiwa akademik. Oleh sebab itu, menurutnya, tak heran jika nanti akan ada keterkaitan dan kalkulasi politik di dalam kontroversi Meikarta.

Tak hanya itu saja, fenomena ini  rupanya juga berkaitan erat dengan Pilpres 2019. Oleh sebab itu, Pilgub Jabar sangat penting untuk memenangkan Pilpres 2019.

“Pengusaha itu akan mencoba mengaitkan itu, menang di Jabar menang di 2019 mengamankan proyek-proyek mereka,” ujar Asep saat dihubungi oleh tim wartawan pada Kamis (7/9/2017) lalu.

Hanya saja, Asep kurang setuju jika hal itu dianggap sebagai perselingkuhan antara birokrasi dengan pengusaha. Alasannya dikarenakan sejatinya hal itu bisa dianggap netral, bukan perselingkuhan dalam hal negatif.

Yang akan menjadi masalah adalah jika ditemukan adanya persekongkolan yang memungkinkan prosedur dan semua aturan tersebut dilanggar, tetapi izin proyeknya tetap keluar.

“Setiap pencalonan harus hati-hati betul dengan ‘titipan’, dalam tanda petik, pengusaha-pengusaha yang kira akan mendapatkan semua kemudahan-kemudahan,” sebutnya lagi.


Asep pun mewanti-wanti akan pengaruh Lippo Group terhadap dinamika politik di Jawa Barat.

“Ini analisis sementara karena belum ada bukti yang kuat tapi yang jelas pasti ada kaitannya. Mereka akan sangat memperhitungkan siapa yang akan menjadi calon Gubernur Jawa Barat,” imbuh Asep.

Ia menyadari adanya partai yang memang pragmatis menyikapi ini. Partai tidak akan memedulikan hal itu lantaran yang terpenting adalah meraih kemenangan.

“Harus diperhatikan dampak serta efek dari komitmen itu. Tidak hanya proyek Meikarta tapi juga beberapa proyek lain. Nah, saya kira pasti ada perhitungan ke sana,” tandasnya kemudian.

Pembangunan Meikarta yang dilakukan oleh grup Lippo memicu kontroversial. Pasalnya, hunian yang sudah dipasarkan ini belum menyelesaikan persoalan izin, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), sertifikat tanah hingga hak penggunaan lahan.

Pada 2 Agustus 2017 lalu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegaskan status pembangunan dan pemasaran kawasan permukiman Meikarta Lippo Cikarang dihentikan hingga ada rekomendasi dan izin legal. Menurutnya, pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Pada Senin (4/9/2017) lalu, Deddy kembali menyatakan proyek Kota Meikarta harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum ditetapkan, maka rekomendasi tersebut tidak akan bisa dibahas.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here