Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rita Widyasari dikaitkan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ialah yang menjadi tersangkanya. Wanita yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur tersebut diduga menerima gratifikasi saat menjabat sebagai bupati selama dua periode.

Kenyataannya, salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kekayaan Rita melonjak tajam. Berdasarkan data LHKPN yang diakses di situs KPK,  Rita memiliki total kekayaan sebesar Rp 236.750.447.979 dan US$ 138.412. Demikian sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Rabu (27/9/2017).

Rita terakhir melaporkan LHKPN pada 29 Juni 2015 saat mencalonkan diri sebagai bupati Kutai Kartanegara periode 2016-2021. Kekayaan itu melonjak hampir sepuluh kali lipat dibandingkan laporan pada 23 Juni 2011, yang hanya berada di angka Rp 25.850.447.979.

Dalam LHKPN diketahui bahwa wanita yang juga digadang jadi calon gubernur Kaltim dalam Pilkada 2018 itu memiliki sejumlah bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 53 lokasi, dan satu lokasi di Jakarta Pusat. Total harta tak bergerak tersebut adalah sebesar Rp 12,05 miliar.

Rita juga mempunyi harta bergerak berupa kendaraan roda dua dan empat senilai Rp 2,8 miliar. Mobil-mobil yang dimiliki Rita antara lain adalah Ford Everest, Toyota Crown, Hyundai, Mazda, BMW, dan VW Caravelle.  

Anak kedua dari mantan Bupati Kukar Syaukani HR itu juga menjadi pemilik dari perkebunan yang luasnya mencapai 200 hektare, dengan nilai Rp 9,5 miliar. Rita juga memiliki tambang batu bara senilai Rp200 miliar.

Selain itu, Rita yang kelahiran 1973 itu memiliki logam mulia senilai Rp 500 juta, batu mulia seharga Rp 4,5 miliar dan benda bergerak lainnya sebesar Rp 660 juta. Tak hanya itu saja, dia menyimpan giro dan setara kas senilai Rp 6,7 miliar dan US$138.412.


Dalam kasus yang tengah diusut KPK saat ini, Rita disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menduga Rita menerima gratifikasi sejak menjabat Bupati Kukar pada periode 2010-2015 dan pada periode 2016-2021. Meski begitu, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait bentuk penerimaan gratifikasi tersebut. Pada Selasa siang, penyidik KPK menggeledah Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salah satunya, ruangan sekretariat di Kantor Bupati.

Sebelumnya, secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar tersebut. KPK telah berulang kali membuat program pencegahan korupsi di banyak daerah. Bahkan, program tersebut diikuti oleh banyak kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur.

Diungkapkan Saut, program serupa telah sering diikuti oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

β€œIni akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya,” kata Saut saat dikonfirmasi pada Selasa (26/9/2017), melansir laman Kompas.com.

Saut menyebutkan, Rita dan kepala daerah lainnya pernah menggelar kegiatan pencegahan di Makassar dan daerah-daerah lain. Misalnya, program tunas integritas, di mana dalam forum tersebut kepala daerah saling memberikan masukan dan menceritakan pengalaman tentang pencegahan korupsi.

Gratifikasi sendiri merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian biaya tambahan (fee), uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here