penyelidikan Pansus Hak Angket DPR terkait pelaksanaan tugas KPK rupanya membuat ketenangan hidup Pengacara terkenal Elza Syarief jadi terganggu. Lantaran salah satu saksi yang dihadirkan pansus Yulianis menyebut tentang keterlibatannya dalam kasus korupsi yang melibatkan Nazaruddin.

Seperti dilansir dari Suara.com, Yulianis, dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus KPK, Senin (24/07/2017) malam, menyebut mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mendapat uang dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebanyak Rp1 miliar.

Kegiatan ilegal tersebut disebut Yulianis, terjadi di kantor Elza,Jalan Jalan Layuharhari Nomor.19, Menteng, Jakarta Pusat.

Elza menegaskan, pernyataan bekas anak buah Nazaruddin tersebut tidak benar. Elza bahkan menuding Yulianis telah memfitnah dirinya.

“Tidak pernah ketemu, (memfasilitasi) buktinya apa? Justru dia (Yulianis) yang harus buktiindulu. Jadi, apa yang dilakukan Yulianis adalah fitnah,” kata Elza saat jumpa pers di kantornya, Rabu (26/06/2017).

Karena itu, Elza tak segan untuk segera memperkarakan fitnah Yulianis kepada KPK dalam waktu dekat. Menurutnya, banyak dokumen yang siap menyeret Yulianis dalam pelbagai perkara.

“Saya minta KPK untuk memproses Yulianis, untuk segera ditangkap dan dijadikan tersangka. Saya mohon demi keadilan, semua yang bersalah, semua yang menikmati itu harus dihukum, Nazar sudah, Neneng (istri Nazarudin) sudah, dia (Yulianis) kenapa tidak? Yang jelas dia itu powerfull,” kata Elza.



Elza kini bersiap membuat surat resmi kepada KPK. Dia akan membuka obrolan terkait ‘kebobrokan’ Yulianis. Bila diperlukan, lanjut Elza, laporan resmi memperkarakan Yulianis siap dilakukan.

“Nanti kami bertemu KPK dulu, kalau KPK minta buat laporan, ya buat laporan,” tandasnya.

Sementara, seperti diberitakan oleh vivanews.co.id, Anggota pansus angket KPK dari Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni mengatakan bahwa, pemanggilan semua pihak termasuk napi koruptor Muchtar Effendi dan Niko Panji Tirtayasa masih dalam langkah untuk mengetahui seberapa efektif kinerja KPK selama ini.

Ia menambahkan, bila keterangan mereka dirasakan tak terbukti kebenarannya, Sahroni menyarankan pihak yang dirugikan untuk melaporkan ke polisi.

Sahroni membantah tegas pemberitaan mengenai tudingan pemanggilan napi koruptor sebagai upaya menyudutkan KPK. Ia menegaskan pansus saat ini berperan menyelidiki ada tidaknya pelanggaran dilakukan KPK dalam kewenangannya sebagai penegak hukum kasus korupsi.

“Muhtar dan Niko hadir di pansus dengan rapat terbuka untuk umum agar masyarakat tahu bagaimana kejadian-kejadian dialami oleh mereka yang sudah dapat gelar terpidana tapi tidak ada fakta yang sebenarnya,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Juli 2017.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here