Kesal Lantaran HTI Terus Dibela, Menteri Wiranto Akhirnya Bilang Begini

Posted on


Pemerintah secara resmi telah membubarkan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena dinilai tidak sesuai dengan Pancasila.


Pembubaran tersebut dilakukan pemerintah melalui Perppu nomor 2, tahun 2017. Rupanya kehadiran peraturan anyar tersebut, malah membuat pemerintah kini seperti terkena hujan kritik. Perppu ini dikhawatirkan banyak pihak akan menghentikan berbabagi kegiatan ormas lainnya di Tanah Air.

Seperti dilansir dari Detikcom, sama halnya dalam kasus HTI, pemerintah memang saat ini mendapatkan banyak kecaman. Karena setelah dibubarkan, malah makin banyak yang mendukung dan membela HTI. Realita inilah yang membuat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto marah dan heran.

Dari pandangannya, Wiranto sudah memastikan 100 persen, bahwa apa yang dilakukan HTI memang bertentangan dengan Pancasila.

“Misalnya kemarin saya bubarkan HTI jelas-jelas pidatonya tidak cocok dengan demokrasi, tidak cocok dengan nasional dan NKRI dibubarkan kok masa dibela,” kata Wiranto di Jakarta.

Baca Juga:  Messi akan Ungkap Rahasia Neymar Jr Kapan Hengkang dari PSG

Menurut pendiri partai Hanura tersebut, tudingan pembubaran HTI karena melanggar Undang-Undang bukanya tidak tepat. Organisasi tersebut dibubarkan dari Indonesia, karena HTI justru bertentangan dengan Pancasila. Sehingga Perppu ini adalah bentuk kegiatan Bela Negara demi menjaga ideologi Pancasila.

“Saya heran dan tidak menyangka, kalau begini bagaimana? maka perlu ada kesadaran bela negara,” tegasnya.

Salah satu pembela HTI, yakni Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Yusril sekaligus mengkritisi hadirnya Perppu pembubaran ormas. Penerbitan Perppu tersebut tidak bisa dikatakan kegentingan memaksa. Sebab, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan tentang kegentingan yang memaksa.

Dalam putusan tersebut, pemerintah bisa mengeluarkan Perppu ketika dalam keadaan darurat. Sementara untuk pengambilan keputusan tersebut, belum ada payung hukum setingkat undang-undang.

Baca Juga:  DPR Tantang Bongkar Data Pelanggan Alexis, Anies Malah Bilang Begini

“Pemerintah harus menyelesaikan setiap permasalahan yang mendesak bentuk berdasarkan peraturan karena dalam undang-undang tidak ada untuk dikeluarkan Perppu itu,” ujarnya.

Pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

“Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017),seperi diktutip dari Tribunnews.com.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri,” lanjut Freddy.

Sementara itu, faktanya, HTI mengusung gerakan khilafah sebagai visi mereka. Namun, mereka membantah anti-Pancasila.

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.