Ketua MK Bermasalah, Seluruh Hakim Harus Tanggung Jawab

Posted on

Direktur PUKAT UGM Zainal Arifin Mochtar

Mahkamah Konstitusi (MK) belakangan menjadi sorotan publik, terkait dua pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Arief Hidayat. MK pun kehilangan marwahnya sebagai penjaga konstitusi di negeri ini.


Direktur Pukat Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menilai, pelanggar etik yang dilakukan secara berulang oleh Arief Hidayat, ada kesalahan dari awal. Sebabkan Arief diangkat sebagai ketua MK secara aklamasi.


Karena itu, Zainal meminta agar delapan hakim MK lainnya agar ikut bertanggung jawab atas apa yang kini menimpa MK.


(baca: Perludem Desak Arief Mengundurkan Diri dari Ketua MK)


Sebelum Arief diangkat sebagai Ketua MK untuk kedua kalinya, Arief pada saat itu sudah melanggar etik karena membuat surat titipan atau katebelece kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Widyo Pramono untuk “membina” seorang kerabatnya.

Baca Juga:  Jokowi atau Prabowo, Yusril Tunggu Keputusan Ijtima Ulama II

“Delapan hakim lainnya secara aklamasi memilih pak Arief sebagai ketua. Sudah tahu pak Arief saat itu sudah melanggar etika, kok bisa diangkat secara aklamasi?” ujar Zainal dalam diskusi bertajuk ‘Mengembalikan Marwah Mahkamah Konstitusi’ di kawasan Salemba, Rabu (14/2/2018).
.
Berangkat dari alasan tersebut, Zainal yang sempat menjadi saksi ahli dalam persidangan praperadilan Setya Novanto jilid kedua merasa pantas apabila publik meminta tanggung jawab tidak hanya kepada Arief, namun juga kepada delapan hakim MK lainnya.


Selama menjabat sebagai Ketua MK, Arief teratat telah dua kali terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pertama pada tahun 2016 Arief sempat mendapatkan sanksi etik berupa teguran lisan dari Dewan Etik MK karena membuat surat titipan atau katebelece.

Baca Juga:  Heboh, Beredar Spanduk Pencapresan Jokowi – Gatot Nurmantyo di Daerah Solo!

Kedua, Arief terbukti melanggar kode etik karena bertemu dengan sejumlah Pimpinan Komisi III DPR di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta sebelum proses uji kelayakan dan kepatutan terkait pencalonannya kembali sebagai hakim konstitusi di DPR. Dewan Etik MK menyatakan bahwa Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran ringan. (wap)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.