Home / Berita / LKPP: Sejak Awal Proyek KTP-E Bermasalah

LKPP: Sejak Awal Proyek KTP-E Bermasalah


Proyek KTP elektronik sejak awal sudah bermasalah. Upaya pendampingan untuk memastikan mega proyek tetap sesuai jalur sepertinya tak berhasil. Karena kementerian dalam negeri bersikukuh melanjutkan proyek tersebut meski sudah beberapa kali diingatkan ada pelanggaran.Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) setidaknya 5 kali memberikan surat peringatan resmi kepada Kemendagri, namun tidak pernah digubris.


“Karena tadi banyak pelanggaran makanya kita minta dibatalkan. Kemudian sudah ada pemenangnya pun saya minta dibatalkan. Kita malah dilaporin ke Presiden, katanya menghambat proyek e-KTP,” ujar Direktur Penanganan dan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta sebagai saksi atas terdakwa Setya Novanto, Kamis (1/2/2018).


Setya Budi Arijanta merupakan ketua dari tim yang terdiri dari 5 orang sebagai pendamping dalam proyek KTP-E. Setya melihat bahwa proses berjalannya proyek ini sejak awal memang sudah terjadi banyak penyimpangan, yang pada akhirnya LKPP mengundurkan diri.


Menurut Setya dirinya pernah melakukan koreksi dokumen dan menemukan ada pelanggaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam proyek tersebut dari 9 item pekerjaan, hanya 5 atau 6 item yang diumumkan sehingga dirinya meminta untuk diumumkan ulang.


LKPP menilai bahwa 9 paket itu dalam dua tahun tidak akan bisa diselesaikan karena waktunya yang mepet sehingga harus dipecah.


“Aturannya harus elektronik tapi dokumennya manual. Dokumen lelangnya banyak yang kualitatif, kriteria penilaiannya kualitatif. Begitu kualitatif penilaiannya pasti subjektif. Kalau di Perpres gak boleh, harus kuantitatif. Kita minta itu diperbaiki gak diperbaiki,” kata Setya Budi.


Setya mengungkapkan bahwa saat itu dia mengatakan jika selama proses pendampingan tidak mau menurut dengan LKPP maka pihaknya tidak akan bertangungjawab jika terjadi apa-apa.


“Setelah itu Kemendagri gak melibatkan kita, tahu-tahu jalan, kita negur, minta didampingi kenapa gak (memberikan) informasi sampai tahap apa, kita kirim surat. Gak digubris juga, malah jalan terus,” ucap dia.


Setya Budi juga menyarankan agar proyek yang nilainya triliunan rupiah itu jangan berstatus loansome. Sebab sebagai proyek besar harganya tidak boleh berubah. Sayang, saran itu tak diikuti.


“Gak boleh proyek Rp 100 Miliar keatas loansome itu bunuh diri. Harganya gak boleh berubah. Dia tidak ngasih data tadi, saya tanya apakah rekomendasi saya di adop, tapi tetap loansome,” pungkas dia. (nug/rot)

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

About Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.