Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara menanggapi polemik aksi penenggelaman kapal ilegal antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.


Menteri Keuangan ini mengaku sangat memahami adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Salah satu ingin memastikan bahwa kapal tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku, sementara yang lain menilai kapal ilegal tersebut dapat digunakan oleh masyarakat, dilansir Tempo.co.

Dan menurut Sri Mulyani cara menyatukan perbedaan pendapat dari kedua pihak tersebut adalah menjembataninya dengan melakukan sejumlah perbaikan, misalnya dalam hal tata kelola dan pengawasan hingga pada akhirnya masyarakat-lah yang akan menikmati manfaatnya.

“Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola, pengawasan dan kemudian memanfaatkan aset untuk menegakkan tata kelola yang baik tapi bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (10/1) malam, dikutip dari Tempo.co, Kamis (11/1/2018).

Perdebatan terkait aksi penenggelaman kapal ilegal mulai memanas pada saat Luhut meminta Susi menghentikan kegiatan yang telah berjalan selama tiga tahun terakhir itu. Menurutnya, daripada kapal-kapal tersebut ditenggelamkan, akan lebih baik jika disita dan dijadikan aset negara untuk dimanfaatkan.

Berbeda dengan pendapat Luhut, Susi menganggap aksi penenggelaman kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan NKRI sudah diatur dalam Undang-Undang Perikanan yang dinilai sebagai salah satu bukti ketegasan Indonesia dalam menghadapi kapal ilegal.

Menteri Keuangan tersebut mengungkapkan bahwa kapal sitaan tak dapat dikelola oleh Lembaga Manajemen Aset negara (LMAN). “Kalau melihat secara paksa, masih ada proses hukum yang harus dilalui (agar barang sitaan bisa dijadikan aset negara),” jelas Sri Mulyani lebih lanjut.

Sementara itu, Direktorat Jenderal kekayaan Negara Rachmatarwata mengungkapkan bahwa kapal sitaan yang menyebabkan silang pendapat antara menteri Luhut dan menteri Susi sebenarnya dapat dijadikan aset negara jika sudah melalui proses pengadilan.


“Ini kan, ada proses pengadilan, dinyatakan dirampas. Dari situ ada proses penetapan dari Kejaksaan Agung nanti terserah mereka mau diserahkan ke DJKN atau mau dimusnahkan atau dilelang,” tutur Direktur Jenderal Kekayaan Negara tersebut.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here