Fredrich Yunadi yang merupakan mantan pengacara Setya Novanto rupanya dilarang berpergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya Fredrich, ada tiga orang lain yang juga dicekal ke luar negeri. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan, pencegahan ini berkenaan dengan proses penyelidikan dugaan tindak pidana yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terkait tersangka Setya Novanto.

“KPK mengirimkan surat kepada pihak Imigrasi Kemenkumham tentang pencegahan terhadap empat orang,” sebut Febri di Gedung KPK Jakarta, Selasa (09/01/2018). Demikian seperti dikutip dari reportase Kompas.com.

Tiga orang lainnya yang ikut dicegah ke luar negeri adalah Reza Pahlevi, M Hilman Mattauch, dan Achmad Rudyansyah. Ada pun pencegahan tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Senin (08/01/2017).

Febri melanjutkan, pencegahan ini dilakukan karena KPK merasa keterangan dari keempat orang tersebut masih sangat dibutuhkan dalam perkara yang tengah mereka selidiki.

Sebelumnya, Febri mengingatkan seluruh pihak agar tidak menghambat proses persidangan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

Dengan tegas, Febri menandaskan bahwa pihak yang menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan dapat dikenai ancaman Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau obstruction of justice.

“Pada pihak lain, KPK mengingatkan agar tidak berupaya menghambat penanganan perkara yang sedang berjalan. Terdapat risiko hukum yang cukup berat seperti diatur di Pasal 21 UU Tipikor atau obstruction of justice,” ujar Febri saat memberikan keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12/2017).

Pasal 21 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun, dan paling lama dua belas tahun, dan atau denda paling sedikit Rp 150 juta, dan paling banyak Rp 600 juta.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here