Menanggapi begitu banyaknya pengajuan protes terkait aksi penenggelaman kapal sebagai bentuk sanksi kepada kapal-kapal pencuri ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tegas menyarankan pihak yang keberatan untuk menyampaikan hal tersebut langsung ke presiden.


Dilansir dari laman Kompas.com, bukan tanpa alasan Menteri Susi menyarankan mereka untuk menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Pasalnya sanksi penenggelaman kapal sudah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

“Jadi, kalau ada yang berkeberatan atau merasa itu tak pantas, tentunya harus membuat satu usulan kepada Presiden untuk memerintahkan menterinya mengubah Undang-Undang Perikanan tadi, di mana ada pasal penenggelaman, menjadi tidak ada,” tukas Susi melalui video yang diunggah akun KKP News ke YouTube pada Selasa (9/1), dikutip dari laman Kompas.com, Rabu (10/1/2018).

Ia menegaskan bahwa sanksi penenggelaman kapal bagi para pelaku pencuri ikan yang tergolong sebagai nelayan asing di wilayah perairan NKRI mutlak merupakan peraturan negara, bukan berdasarkan dari ide pribadinya semata.

Hal tersebut seperti yang sudah diatur dalam UU 45/2009 tentang Perikanan, sehingga sebagai Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perikanan milik Indonesia, ia merasa berkewajiban untuk menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut.

Dari total aksi penenggelaman kapal yang ia lakukan selama ini, hampir 90 persen merupakan hasil keputusan dari pengadilan. Ketika pengadilan menjatuhkan putusan sebuah kasus illegal fishing dengan sangsi pemusnahan kapal, barulah pihaknya akan melaksanakan putusan tersebut dengan cara meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang dimaksud.

Lebih lanjut, Menteri Susi mengungkapkan, kapal-kapal ikan yang sudah terbukti telah mencuri ikan di wilayah Indonesia dianggap sebagai pelaku kejahatan karena kapal tersebut memiliki kewarganegaraan. Atas dasar ini, kapal tidak dilihat sebagai alat bukti kejahatan.

“Kami, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya mengeksekusi hasil putusan pengadilan pemusnahan kapal dengan penenggelaman,” pungkas Menteri Susi menanggapi kontra pendapat terkait sanksi penenggelaman kapal.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here