Menristekdikti Beri Dua Pilihan Ini Kepada Dosen dan Pegawai PTN Anggota HTI

Posted on


M Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) menyebutkan jika akan memanggil rektor perguruan tinggi di seluruh Nusantara dalam waktu dekat ini. Pemanggilan tersebut terkait pembahasan mengenai keterlibatan pegawai dan dosen yang tergabung dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam lingkungan kampusnya.

“Ke depan akan kami kumpulkan rektor seluruh Indonesia. Insya Allah tanggal 26 Juli 2017,” papar Nasir saat berada di Gedung Balaiurang UGM, Jalan Persatuan Kabupaten Sleman pada Sabtu (22/7/2017) seperti yang diwartakan oleh kompas.com

Beradasarkan keterangan dari Nasir, dosen yang terdapat di perguruan tinggi negeri yang terlibat dalam organisasi HTI sudah melanggar PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dalam peraturan tersebut disebutkan jika PNS harus menyatakan diri setia terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga:  Mahfud MD Sebut Pidado Anies Soal Pribumi Tidak Bermasalah

“Sesuai dengan Perppu yang dikeluarkan Presiden sekaligus dari Kementerian Hukum dan HAM yang membubarkan HTI, maka dosen dan pegawai (PTN) tidak boleh terlibat,” ujar Nasir.

Nasir menyebutkan jika pihaknya akan memberikan dua pilihan kepada pegawai dan dosen yang menjadi angota dari HTI. Yang pertama mereka harus menyatakan keluar dan tidak mengikuti kegiatan HTI dan bergabung kembali enggan pemerintah.

Yang kedua yakni pegawai dan dosen harus mengundurkan diri jika tidak mau keluar dari HTI. Sebab, dasar pembubaran HTI yakni bertentangan dengan Pancasila dan ingin mendirikan khilafah.

Sementara itu untuk pegawai dan dosen yang terlibat dengan HTI di perguruan swasta Nasir menyerahkan kepada Koordinasi Perguruan Tinggi (Kopertis). Menurut Nasi Kopertis juga harus melakukan hal serupa dengan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti dalam menangani pegawai ataupun juga dosen PTS yang terlibat dalam aktivitas HTI.

Baca Juga:  Sistem Ganjil Genap Diberlakukan, Ini Yang Diharapkan Polisi

“Tapi perlakuannya berbeda dengan PTN. Swasta ada model yang berbeda, mungkin juga regulasinya yang berbeda,” pungkas Nasir

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.