Terkait pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai institusi yang mencatut ribuan senjata ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan agar pemerintah tak berlama-lama dalam menindaklanjuti kasus ini.


Lebih lanjut dirinya mengungkapkan belum mengetahui institusi mana yang dimaksud oleh TNI dalam kasus tersebut. Ia menuturkan jika memang ada institusi yang terbukti melakukan hal itu, ia meminta agar diungkap ke hadapan publik, seperti dilansir Suara.com.

“Memang ya, ini menjadi pertanyaan besar. Tapi saya juga tidak tahu yang dimaksud Panglima TNI itu institusi mana,” terang Fadli Zon ketika ditemui di Kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (24/9), dikutip Suara.com, Minggu (24/9/2017).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan hal penting yang harus mendapakan perhatian serius dari pemerintah. Terlebih jika ada institusi yang membeli 5.000 senjata ilegal dari luar negeri, diwartakan Tribunnews.com.

“Kalau misalnya memang ada, mestinya dibuka supaya tidak terjadi lagi, karena kita kan punya mekanisme prosedur untuk pengadaan alutsista termasuk senjata,” tuturnya lebih lanjut, seperti dilansir Tribunnews.com, Minggu (24/9/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga memastikan bahwa taka da satu institusi pun yang boleh memesan senjata jika mereka tak mengantongi kewenangan dalam pengadaan senjata. Pasalnya, negara hanya memberikan izin kepada yang memiliki hak untuk mengadakan senjata.

Dirinya juga menambahkan jika pernyataan yang dikeluarkan Gatot menjadi peringatan bahwa besar kemungkinan ada suatu kelompok yang berusaha melakukan tindakan-tindakan berbahaya di luar hukum. Karena itu ia meminta agar TNI bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Ini sangat berbahaya. Kita hanya membolehkan yang punya hak untuk mengadakan senjata. Saya kira ini warning juga. Mudah-mudahan saja Panglima TNI bisa menjelaskan institusinya itu institusi mana. Kalau memang ada, itu salah, itu harus ditegur,” tandas Fadli dengan tegas.


Sebelumnya, dalam forum silaturahim bersama para Purnawirawan TNI yang digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9), Gatot Nurmantyo mengungkapkan ada institusi yang tercatat telah melakukan pemesanan sebanyak 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama presiden.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here