Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebutkan jika tidak ada yang janggal di dalam suratnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berisi permintaan penundaan pemeriksaan pada Setya Novanto. Sebagai seorang legislator, Fadli Zon menjadi salah satu yang menerima pengaduan sekedar meneruskan aspirasi pengadu ke pihak KPK.

“Surat itu adalah surat biasa, sekadar meneruskan pengaduan atau aspirasi anggota masyarakat kepada instansi terkait. Karena aspirasi dan pengaduan yang disampaikan terkait ranah kewenangan KPK, maka aspirasi itu kemudian diteruskan kepada KPK,” ujar Fadli melalui layanan pesan singkat, Rabu (13/9/2017) malam seperti yang diwartakan oleh JPNN.com

Hanya saja pihak yang mengadu ke Fadli Zon itu bukanlah orang sembarangan. Sebab, aspirasi yang masuk itu datangnya dari Ketua DPR Setya Novanto sendiri. Fadli menambahkan jika isi suratnya ke KPK itu bukan untuk mengintervensi kerja lembanga antirasuah itu. Namun, politisi Gerindra itu menegaskan hanya meneruskan aspirasi masyarakat yang sudah menjadi rutinitsnya dalam pekerjaanya sebagai wakil rakyat.

“Meneruskan surat adalah salah satu pekerjaan rutin dalam rangka menyampaikan aspirasi masyarakat. Kegiatan meneruskan aspirasi semacam itu merupakan hal biasa,” jelasnya lebih lanjut.

Fadli juga menjelaskan kronologi keluarnya surat ke KPK itu. Fadli menerima pengaduan tertulis dari Novanto yang menjadi tersangka e-KTP. Dan surat dari Novanto itu berisi permintaan agar KPK menunda pemeriksaan lantaran ada proses pra-peradilan masuk ke Fadli pada 7 September.

“Karena bidang saya membawahi hukum, itu juga sebabnya kenapa pengaduan Saudara Setya Novanto itu masuknya ke meja saya, bukan ke meja pimpinan dewan yang lain,” katanya.

Fadli juga menilai permintaan dari Novanto itu tidak melanggar hukum. Dan selanjutnya ia meneruskan pengaduan itu ke KPK. Maka dari itu Fadli juga melampirkan surat dari Novanto tersebut ke KPK.

Surat ke KPK itu, tambah Fadli tidak mengatasnamakan seluruh pimpinan DPR. Maka dari itulah politisi berdarah Minangkabau itu menyebutkan suratnya tidak bermaksud mengintervensi kerja KPK apalagi memuat agenda tersembunyi.

“Saya adalah salah satu pimpinan partai oposisi. Partai Gerindra sejak dulu selalu tegas menolak upaya pelemahan KPK. Sikap kami jelas menolak pembekuan apalagi pembubaran KPK,” pungkasnya.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here