Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenai masuknya 5 ribu senjata ilegal ditanggapi serius oleh sejumlah pihak. Diantaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.

Sebelumnya, akun twitter Radio Elshinta menuliskan sebuah infromasi bahwa Panglima TNI mengetakan ada sebuah institusi yang mencoba memasukan ribuan senjata secara ilegal.

“Panglima TNI menyebutkan ada institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal. (ros)” tulis akun @RadioElshinta, Juma’at (22/9/2017).

Dasco menilai jika informasi yang disampaikan oleh Gatot tersebut sepatutnya ditindaklanjuti secara hukum. Ia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim guna mengusut persoalan yang dipandangnya cukup serius tersebut.

“Karena isu ini diketagorikan sangat . Sebaiknya Presiden membentuk Tim Khusus untuk mencari fakta-fakta awal untuk selanjutnya kasus ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum,” tegas Dasco melalui pesan singkatnya, Sabtu (23/9/2017), dikutip dari tribunnews.com.

Ia mengingatkan jika informasi yang disampaikan Panglima TNI itu benar, maka itu merupakan tindakan pidana yang sangat serius.

“Bila benar informasi itu, menurutnya merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1951 yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau seumur hidup,” paparnya.


Dasco menegaskan jika kasus ini perlu diusut, termasuk mengenai dugaan keterlibatan para jenderal. Jika memang benar-benar terlibat maka perlu diberikan hukuman yang tegas, baik secara hukum maupun kedinasan.

“Kami berharap kasus ini tidak menguap begitu saja seiring berjalannya waktu. Sebagai negara hukum kita harus buktikan bahwa kita mampu menyelesaikan persoalan apapun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani juga menyarankan agar Presiden Jokowi memberi penjelasan perihal informasi yang diutarakan oleh Panglima TNI itu.

“Atasan beliau (Panglima TNI) itu kan Presiden. Itu disampaikan ke Presiden dan direspons dengan baik oleh Presiden diklarifikasi daripada itu kemudian menjadi isu bahwa itu seolah-olah antar sektoral di pemerintahan itu tidak kompak,” kata Arsul di Cikini, Menteng, Jakarta, Sabtu (23/9/2017), dikutip dari tribunnews.com.

 

Asrul mengatakan jika Presiden harus memberikan penjelasan karena apa yang disampaikan oleh Gatot itu telah tersebar ke publik. Ia juga menyampaikan jika penjelasan bisa saja melalui Wakil Presiden atau menteri terkait.

“Presiden harus menyampaikan dulu secara jelas. Biar Presiden yang mengklarifikasi. Presiden ini karena bertanggungjawab tertinggi ya setelah Presiden apakah bilang yang mengklarifikasi Pak Wapres atau Menkopolkam itu boleh saja,” kata anggota Panitia Khusus Angket KPK itu.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here