Pasal Penghinaan Presiden Celah Untuk Kriminalisasi

Posted on


Ketua Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti meminta rezim saat ini tidak gegabah menuntaskan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Terutama terkait hal penghinaan terhadap presiden. DPR harus membahas masalah ini secara ketat. Karena pasal itu dapat menjadi celah untuk mengkriminalisasi seseorang.


“Ini bisa merampas hak orang karena dia bisa dipenjara karena dianggap kriminal. Oleh karena itu harus dalam diskusi yang ketat,” kata Ray saat ditemui di kawasan Menteng, Sabtu (3/2/2018).


Karena itulah dia meminta pemerintah tak buru-buru mengesahkan revisi KUHP. Apalagi hanya berambisi untuk memiliki warisan selama 5 tahun memerintah.


“Tentu saja semua orang punya ambisi untuk mempunyai warisan selama 5 tahun, tapi kita harap yang dikejar harusnya bukan hanya bahwa KUHP selesai, tapi kualitas dari KUHP itu sendiri. Karena ini menyangkut soal kebebasan orang,” ungkap Ray.

Baca Juga:  Pilot Garuda Ini… Bela Teroris di Twitter, Langsung Ditindak

Sebelumnya DPR berencana untuk mengesahkan RKUHP bulan ini. Tapi karena ada beberapa kendala, DPR akhirnya mengundur pengesahan RKUHP menjadi tanggal 5 Februari 2018.
Salah satu kendala adalah adanya beberapa protes mengenai draf terakhir RKUHP mengenai penghinaan Presiden yang diatur pada Pasal 262 sampai dengan 264. Kriteria penghinaan kepada presiden secara spesifik diatur pada Pasal 264 yang berbunyi:


“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Baca Juga:  Andi Arief: Prabowo Jenderal Kardus

Banyak yang tak setuju dengan ketentuan itu. Sebab presiden merupakan manusia yang menjadi objek kritik. Penghinaan terhadap presiden semestinya dimasukkan dalam kategori penghinaan  pribadi, bukan sebagai simbol negara. (wap/rot)

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.