Perubahan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara sudah diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Meski begitu, rupanya langkah ini mengusik pihak Negeri Tirai Bambu. China masih mengupayakan sejumlah penyangkalan agar perubahan nama tersebut tak jadi dilakukan.

Mengutip warta dari laman CNN via Merdeka, Minggu (16/7/2017), Geng Shuang selaku Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China berkelit. Ia mengklaim tidak tahu menahu terkait rincian keputusan Indonesia menamakan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna menjadi Laut Natuna Utara. Dia cuma mencoba memberi alasan bahwa hal itu seolah tak logis.

“Pengubahan nama itu sama sekali tidak berdasar, dan tidak mendukung upaya internasional buat memberikan standarisasi penamaan kawasan,” beber Shuang.

Dengan menggunakan bahasa diplomasi yang terkesan sedikit memaksa, Shuang berharap agar negara-negara yang berada di sekitar Laut Natuna Utara yang mereka klaim sepenuhnya bersedia mengakui kedaulatan Tiongkok atas kawasan itu dan tunduk. Termasuk Indonesia.

Baca juga: Menguak Penyebab Djadjang Nurdjaman Hengkang dari Persib

“Kami berharap negara-negara yang ada bisa bekerja sama dan mencapai tujuan yang sama dengan China, dan bergabung mempertahankan situasi yang sulit di Laut China Selatan,” tandas Shuang.

Sementara itu, Arif Havas Oegroseno yang merupakan Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman mengungkapkan, penamaan itu disesuaikan agar sejalan dengan sejumlah kegiatan pengelolaan migas yang dilakukan di wilayah tersebut.

Selama ini, sejumlah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas telah menggunakan nama Natuna Utara, Natuna Selatan atau North East Natuna dalam nama proyeknya.


“Jadi supaya ada satu kejelasan atau kesamaan antara landas kontinen dengan kolom air di atasnya, jadi tim nasional sepakat agar kolom air itu disebutkan sebagai Laut Natuna Utara,” urainya.

Sesuai peta lama Indonesia edisi 1953, keterangan mengenai Laut China Selatan itu hampir mendekati wilayah Laut Jawa.

“Jadi ujung laut Jawa yang berbatasan dengan Selat Karimata itu pada 1953 masih dalam klasifikasi Laut China Selatan,” paparnya.

Namun, karena peta 1953 itu merupakan dokumen lama, maka pemerintah melakukan pemutakhiran (update) dengan memasukkan dan memberikan nama baru di sejumlah wilayah Nusantara.

Ia melanjutkan, penamaan Laut Natuna sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan pada 2002, kendati sejak 1970-an eksplorasi migas di sana telah menggunakan nama Natuna Utara.

Havas mengatakan Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan nama wilayah di wilayah teritorial Tanah Air. Ada pun untuk kepentingan pencatatan resmi secara internasional akan dilakukan melalui forum khusus pencatatan nama laut, yakni International Hydrographic Organization (IHO).

“Memang kita perlu update terus penamaan laut ini. Untuk PBB nanti kita berikan update juga batas yang sudah disepakati. Ini supaya masyarakat internasional mengetahui kalau lewat dia paham itu wilayah mana,” bebernya.

Peta dunia terkait nama Laut China Selatan, disebutkan Havas, penamaannya kini dikembalikan sesuai dengan nama di peta dunia.

“Dulu kan ada keppres mengenai penggantian nama China jadi Tiongkok, kami tidak mengganti tapi mengembalikan sesuai nama internasional. Karena itu ditujukan untuk negara dan nama keturunan orang, jadi tidak terlalu relevan dengan nama laut,” pungkasnya menjelaskan.

Loading...

Sampaikan Pendapat