Jumat (14/7/2017), Kementerian Koordinator Kemaritiman meluncurkan peta NKRI yang telah diperbaharui. Seperti yang tertera di laman resmi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno selaku Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman menjelaskan jika ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa ada pembaharuan di peta NKRI itu.

“Ada perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku, yakni antara Indonesia-Singapura sisi barat dan sisi timur, serta perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi akan berlaku,” jelas Havas seperti yang diwartakan oleh Liputan6.com

Lalu, apa ya perbedan antara peta NKRI yang lama dengan baru?

Laut China Selatan diganti Laut Natuna Utara

Belakangan ini ramai diperbincangkan perihal nama Laut China Selatan di peta NKRI yang telah diubah menjadi Laut Natuna Utara. Meskipun sempat mendapatkan protes dari piha Tiongok, pemerintah tegas menyebutkan jika penamaan baru tersebut untuk mempertegas batas wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bahkan untuk menanggapi protes tersebut, Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan jika perubahan nama itu tidak menyalahi ketentuan apapun. Menteri Susi menyebutkan jika wilayah tersebut berada di Indonesia, jadi pemerintah berhak melakukan perubahan terhadap laut itu.

Perubahan Simbol Perbatasan Filipina


Dan berkaitan dengan keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok, pulau kecil atau karang yang terdapat di tengah laut yang tidak menyokong kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen.

Dan sebab itulah, ada beberapa pulau kecil milik negara tetangga yang hanya diberikan batas 12 mil laut saja. Dan hal itu membuat perubahan di perbatasan Indonesia dan Filipina yang terdapat di Laut Sulawesi. Jika di peta sebelumnya ditandai dengan garis putus-putus, kali ini garisnya menyatu.

Penegasan Batas Negara di Selat Malaka

Untuk mempermudah penegakan hukum, Indonesia melakukn penegasan atas klaim Selat Malaka dengan melakukan simplikasi garis batas. Dengan posisi tersebut peta perlu diperbarui sehingga aparat keamanan dan penegak hukum dari Bea Cukai, TNI Al, KPLP akan mudah untuk melakukan patroli dan pemantauan.

Perbatasan dengan Republik Palau

Sebagai informasi, mungkin sebagian dari Anda kurang mengetahui Republik Palau, itu merupakan sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik, sekitar 200 km sebelah utara dari wilayah provinsi Papua Barat. Sebelumnya batas wilayah dengan Republik Palau masih melengkung dan diberi ruang garis lurus untuk pulau yang merupakan milik Bumi Cendrawasih.

Sementara di peta terbaru, garis tersebut ditarik menjadi garis lurus, ditutup, dan ditekan sampai sekitar 100 mil. Hal ini lantaran batas ZTE menjadi perairan Indonesia, dua pulau karang sebelumnya yakni Karang Helen dan Pulau Tobi pun diberi batas 12 mil laut.

Bagaimana, apakah Anda sudah paham perbedaan peta lama dengan yang baru?

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here