Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto membantah jika ada penghentian kasus yang mebelit Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Victor Laiskodat terkait pidatonya saat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Victor sebelaumnya dilaporkan oleh sejumlah pihak, salah satunya adalah Partai Gerindra dengan nomer laporan LP/773/VIII/2017/Bareskrim.

Victor dituding melakukan pelanggaran Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 156 KUHP, dan UU 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi dan Ras.

“Berita kasus penistaan yg melibatkan saudara VL sudah dihentikan/SP3 oleh penyidik Bareskrim adalah tidak benar. Kasus tersebut masih berjalan dan dalam status penyelidikan. Penyidik masih memerlukan beberapa keterangan lagi dari saksi yang hadir di TKP saat hal tersebut terjadi,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Rikwanto, Kamis (23/11/2017), dikutip dari beritasatu.com.

Pernyataan Rikwanto tersebut sekaligus meluruskan berita yang sebelumnya beredar. Meski demikian, Rikwanto menegaskan jika kasus itu selanjutnya diproses oleh Majlis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

“Proses selanjutnya akan ditangani MKD DPR dulu karena yang bersangkutan adalah anggota DPR sehingga perlu diuji oleh MKD apakah pernyataannya tersebut dalam kapasitas sebagai anggota DPR yang sedang jalankan tugasnya sebagai wakil rakyat atau kapasitas sebagai pribadi,” sambungnya.

Rikwanto lantas menerangkan jika proses hukum terhadap Victor memang membutuhkan hasil sidang MKD DPR. Ia lantas memberi contoh mengenai profesi-profesi lain yang juga diatur oleh undang-undang tertentu.

“Kalau urusan profesi wartawan maka ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan. Penyidik Polri akan meminta Dewan pers dulu yang menyidangkan. Jadi Dirtipidum menginformasikan bahwa proses kasus VL sedang berjalan dan penyidik membutuhkan hasil dari sidang MKD DPR sebagai masukan kepada penyidik dalam kelanjutan proses hukumnya,” imbuhnya.


Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak mengungkapkan jika Victor dilindungi oleh hak imunitas karena pidato yang diperkarakan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan saat menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

“Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR. Sudah hasil penyelidikan,” kata Herry saat ditemui wartawan di gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017), dikutip dari detik.com.

Ia bahkan memberikan penegasan jika hak imunitas yang dipunya anggota DPR yang melindungi dari kasus pidana yang dituduhkan ke Victor.

“Pidananya udah nggak mungkin (disidik) karena imunitas. Bukan nggak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada, tapi dia anggota DPR.” terangnya.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here