Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menjelaskan perkembangan kasus ugaan ujaran SARA politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Laiskodat. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa dilanjutkan karena sebagai anggota DPR, Victor memiliki hak imunitas.

Seperti diwartakan detik.com, Herry menerangkan jika pidato yang dinilai berbau SARA tersebut dilakukan saat Victor menjalankan tugasnya sebagai anggota Dewan. Ketika itu, Victor tengah menjalani masa resses dan sedang bertemu dengan konstituennya di daerah tempatnya terpilih.

“Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas. Ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur Undang-Undang MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR. Sudah hasil penyelidikan,” kata Herry saat ditemui wartawan di gedung LIPI, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2017).

Ketika didesak dengan pertanyaan apakah kasus tersebut akan dihentikan atau tidak, Herry menjawab jika kasus pidananya tidak mungkin dilanjutkan ke proses penyidikan.

“Pidananya udah nggak mungkin (disidik) karena imunitas. Bukan nggak ada unsur pidana, tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada, tapi dia anggota DPR.” terangnya.

Herry lantas menerangkan jika yang berhak untuk mengadili Victor saat ini adalah Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Di MKD nanti yang akan menentukan apakah politisi Nasdem tersebut melanggar etika atau tidak.

“Kewenangan ada di MKD, bukan di polisi karena hak imunitas. Jadi MKD yang berhak mengatakan di situ ada pelanggaran etika atau tidak,” tutur Herry.

Sebelumnya diketahui jika Victor Laiskodat diperkarakan secara hukum lantaran berpidato mengenai sejumlah partai politik yang mendukung pro-khilafah dan intoleran. Victor dilaporkan oleh sejumlah partai, diantaranya Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here