Loading...
Scandal

SBY Komentari Pemerintahan Jokowi, Fahri Hamzah Ikut Buka Suara


Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara menanggapi komentar Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait ketidakpastian hukum yang kini tengah dirasakan oleh Partai Demokrat. Menurutnya hal tersebut merupakan cerminan dari kekacauan hukum Indonesia.


Dilansir dari laman Kompas.com, Fahri menilai bahwa pernyataan SBY sebagai mantan presiden yang pernah memimpin Indonesia bukanlah omong kosong belaka. Pasalnya banyak kasus hukum yang hingga kini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan proses hukum.

“Jadi kalau seorang mantan presiden seperti Pak SBY saja ada perasaan tidak secure dengan hukum dan dia katakana itu artinya memang ada satu kondisi yang kadang-kadang bisa kita sebut seperti anomali,” tukas Fahri yang ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/1), dikutip dari Kompas.com, Jumat (5/1/2018).

Baca Juga:  TKW di Taiwan Kasih 'THR' Sabu-sabu ke Suaminya di Jawa

Kondisi seperti ini, menurut Fahri merupakan kinerja hukum yang sangat tidak maksimal di masa kepresidenan Joko Widodo. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Presiden Jokowi lebih memperhatikan dan menyelesaikan keluhan dari SBY terkait masalah hukum di Indonesia.

Penilaian Fahri ternyata bukan tanpa alasan. Ia merujuk kepada catatan survei dari sejumlah lembaga, termasuk lembaga dunia, menunjukkan bahwa kinerja Jokowi dalam bidang hukum masih kurang optimal. Hal tersebutlah yang menjadi perhatian utama dari SBY.

“Jadi ini yang menjadi konsen Pak SBY, itu perasaan memang hukum tidak ada kepastian. Lalu data, ini kalau kita cek pada survei yang dilakukan oleh banyak lembaga termasuk lembaga di dunia, problem apa yang utama di Indonesia nomor satu adalah ketidakpastian hukum,” tambahnya.

Baca Juga:  Menohok! Begini Komentar Once Tentang Ahmad Dhani yang Terjun ke Dunia Politik

Menurut Fahri Hamzah, Jokowi wajib turun tangan untuk memberikan penjelasan kepada publik. Pasalnya permasalahan tersebut menyangkut kinerja presiden. “Saya kira Pak Jokowi memang harus turun tangan untuk menjelaskan kepada publik, karena ini terkait kinerja dia.”

Sebelumnya Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan bahwa Jaang yang dinyatakan akan maju dalam Pilkada Kaltim bersama pasangannya Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi terpaksa berpisah dan menerima keputusan sejumlah partai politik untuk menggandeng Safaruddin sebagai pasangan wakilnya.


“Secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan. Kalau tidak, maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat,” paparnya. “Pada 25 Desember 2017, Syaharie Jaang dapat telepon diminta bertelepon kepada Kapolda dan kemudian dinyatakan apakah dimungkinkan berpasangan lagi untuk bersama.”

Loading...

About the author

Citra

You are what you read! Ungkapan itu membuat kami ingin menyajikan berita tulisan yang sesuai dengan jati diri Anda. Selamat membaca dan silahkan berkomentar...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.