Setya Novanto


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP). Dengan adanya penetapan ini, dia akan terancam mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.


Sekjen Partai Golkar Idrus Murham mengatakan, pihaknya akan menyerahkan mekanisme penggantian kursi di ketua DPR, hal ini sesuai dengan mekanisme yang ada di parlemen untuk mengambil beberapa langkah-langkah yang ada.


“Karena kita negara hukum, ada sistem dan mekanismenya. Kami serahkan kepada DPR. DPR tentu akan mengambil langka-langkah yang ada, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di DPR ini,” ujar Idrus di kediaman Setya Novanto, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/7/17).


Setelah mendengar adanya penetapan Ketua Umum Partai Golkar tersebut sebagai tersangka dalam kasus E-KTP, sejumlah pengurus partai DPP dan elite Partai Golkar langsung menggelar pertemuan yang diselenggarakan di kediaman Setya Novanto.


Meski begitu, pada saat disinggung terkait dengan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR, Idrus masih belum dapat menyimpulkannya. “Kami tidak bicara itu (Novanto mundur dari Ketua DPR). Tentu kami akan lihat besok, Setnov sebagai Ketua DPR pasti akan memberikan langkah-langkahnya,” ucapnya.


Sebelumnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek E-KTP yang sekarang ini ditangani oleh KPK, sudah melakukan penetapan tersangka kepada Setya Novanto berdasarkan pada bukti permulaan yang dianggap cukup.


“Setelah mencermati fakta persidangan Irman dan Sugiharto terhadap kasus E-KTP tahun 2011-2012 pada Kemendagri, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. KPK menetapkan SN, anggota DPR sebagai tersangka dengan tujuan menyalahgunakan kewenangan sehingga diduga mengakibatkan Negara rugi Rp 2,3 triliun,” ungkap Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.


Atas perbuatannya, dia disangkakan telah melanggar pasal Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here