Jika ada kepala daerah yang menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap boleh berdakwah di wilayahnya, pemerintah pusat menyebut tidak akan terlalu menganggapinya dengan serius. Tjahjo Kumolo selaku Menteri Dalam Negeri mengatakan, sepanjang pernyataan tersebut hanya disampaikan di media massa, hal itu tidak menjadi persoalan. “Hanya statement, itu saja. Kalau kebijakan kan tidak boleh ya,” tandas Tjahjo di Istana Presiden, Jakarta, Senin (24/7/2017), seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/7/2017).


Tjahjo Kumolo juga mengklaim pemerintah memonitor seluruh pemberitaan sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan.

“Kami kan punya tim monitoring. Jadi semua pemberitaan kami rekam, semua enggak ada yang jadi masalah,” tambah Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, sebagai pemangku jabatan politik, pernyataan kepala daerah seperti itu diyakini hanya demi menjaga konstituen yang mungkin berasal dari kelompok HTI.

“Kami pahamlah mereka itu mungkin bagian dari konstituen waktu Pilkada. Kan untuk menjaga itu,” urai Tjahjo.

Kendati demikian, Kemendagri akan tetap mengawasi supaya tidak ada kepala daerah di Indonesia yang mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Seperti diketahui, berdasarkan perppu tersebut, pemerintah sudah menyatakan pembubaran ormas HTI. Kemendagri sendiri sudah mengirimkan surat kepada kepala daerah se-Indonesia. Melalui surat itu, Kemendagri minta kepala daerah menerbitkan peraturan daerah yang sejalan dengan Perppu 2/2017.


“Kami sudah mengedarkan surat untuk kepala daerah membuat Perda. Karena ormas itu kan ada yang tingkat provinsi, kabupaten, kota hingga kecamatan. Intinya sejalan saja dengan Perppu 2/2017,” ungkap Tjahjo.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here