Kasus korupsi e-KTP masih terus berlanjut. Meski terus mendapat tekanan dari Pansus Hak Angket, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap aktif bergerak.

Bahkan, dalam surat dakwaan yang dibuat KPK, tak sedikit nama anggota dan mantan anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam kasus megaproyek tersebut.

Bukan hanya DPR RI, sejumlah pejabat Kemendagri dan pihak Swasta juga dituding ikut menikmati dana korupsi dari proyek senialai Rp 5,9 triliun tersebut.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, penyidik meyakini bahwa sejumlah nama yang disebutkan dalam dakwaan dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, ikut terlibat dalam kasus korupsi itu.

Penyebutan nama ini pun tak sembarangan karena KPK telah memiliki bukti. Namun, di Pengadilan Tipikor, banyak nama yang hilang dan dianggap majelis hakim belum dapat dibuktikan.

“Ada banyak nama yang sudah kami sebutkan dalam dakwaan dan muncul di putusan. Pada dasarnya ada tiga cluster besar dari birokrasi sendiri misalnya kemendagri, kemudian pihak swasta ini ada yang terkait langsung dalam proses pengadaan, lalu ada peran lainnya, dari pihak swasta ada juga yang sudah kami proses seperti Andi Agustinus,” terang Febri, Rabu (27/9/2017), dilansir tribunnews.com.

Lebih lanjut, Febri menyebut cluster ketiga adalah pihak legislatif atau anggota DPR. Terkait hal itu, Febri memastikan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam.


Apalagi, dua anggota legislatif, yakni Ketua DPR RI Setya Novanto dan anggota DPR RI Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“Pihak legislatif yang pada saat itu ikut membahas proses penganggaran atau diduga menikmati sejumlah aliran dana. Pihak-pihak inilah yang kami gali secara terus menerus peran dan indikasi keterlibatannya. Tidak metutup kemungkinan kami akan memproses pihak lain yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini,” tegasnya.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here