DPR melalui rapat peripurna mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). UU MD3 itu memuat beberapa kewenangan yang dinilai banyak pihak kontroversial.


Pengamat hukum pidana Rocky Marbun memandang beberapa perubahan Pasal dalam Undang-undang tersebut syarat akan kepentingan politik.


Pasal 73 ayat (4) : Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Rocky menganggap bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia ada di bawah komando Presiden, bukan di bawah DPR RI.


“Lembaga kepolisian itu lembaga pemerintahan, bukan lembaganya DPR, dia dibawah eksekutif, ngapain DPR bisa memerintahkan polisi untuk jemput paksa. Apakah DPR menjalankan fungsi pemerintahan sehingga bisa menggunakan tangannya polisi? Kan nggak.” ujar Rocky saat dihubungi Tengokberita.com, Kamis (15/3/2018)


Pasal lainnya yang dipermasalahkan Rocky ialah Pasal 122 mengenai tugas dan fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang saat ini dapat memasalahkan secara hukum terhadap pihak yang dinilai merendahkan kehormatan anggota DPR.


Pasal 122 huruf k UU MD3 berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas: (k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.


Pasal tersebut dinilai Rocky merupakan Pasal karet yang tentunya berbahaya, sebab Pasal tersebut bersifat subjektif dan masih belum ada parameter yang jelas di dalamnya.


“Orang mengkritik bisa saja dengan emosi kan,kalau misalnya orang marah dengan DPR bisa saja terbawa dalam omongannya, mau ditarik sebagai kritik atau merendahkan,” kata dia.


Adanya aturan itu secara tidak langsung dinilai Rocky sebagai perisai anti kritik terhadap anggota DPR yang saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat luas. Praktis aturan tersebut dinilai tidak berdasarkan landasan logika hukum, namun cenderung lebih ke arah logika politk


“DPR akan akan sakti keatas,maupun kebawah, padahal DPR bergerak untuk kepentingan orang bawah,DPR kan wakil rakyat, masa tajem ke bawah. Kalau konstituennya marah kalau kerjanya gak bener, masa mau dipermasalahkan. Itu bukan logika hukum, itu logika politik,” ucap Rocky.


Sementara itu, Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta sekaligus pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe juga memandang bahwa revisi UU MD3 dinilai sebagai penguat benih korupsi di kalangan anggota DPR.


“Lahirnya pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD, tidak lebih dari upaya menghalangi-halangi penyidikan suatu kasus,” ujar Maksimus dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tengokberita.com. (wap/rot)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here