Terkait pernyataan anggota Pansus Hak Anket KPK di DPR, Henry Yosodiningrat yang meminta supaya KPK dibekukan, pihak DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pun lantas memberikan teguran keras.


Dinyatakan langsung oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, seperti yang diwartakan oleh Viva.co.id, pernyataan yang dikeluarkan oleh Henry Yosodiningrat tersebut sesungguhnya merupakan pernyataan yang keluar dari diri pribadi, bukan mewakili PDI Perjuangan.

“Kami sudah memberikan teguran. PDIP tidak pernah meminta untuk KPK dibekukan, mengingat KPK lahir di zaman Ibu Megawati Soekarnoputri karena masih banyak persoalan korupsi di tengah kita dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Hasto di Malang, Minggu (10/9), dikutip Viva.co.id, Senin (11/9/2017).

Lebih lanjut Hasto menyatakan bahwa terbentuknya Pansus Anket KPK merupakan mekanisme dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memaksimalkan kinerja KPK. Selain itu demi mendorong kerja sama antarlembaga penegak hukum dalam meningkatkan pemberantasan korupsi, diwartakan Kompas.com.

Namun dengan tanggung jawab yang sedemikian besar, ditambah lagi adanya pengalaman masa-masa sebelumnya, membuat KPK menjadi mudah mendapatkan pengaruh dari kepentingan di luar. Hal tersebut dipastikan oleh Hasto.

“Mengingat kewenangan KPK yang sangat besar tersebut, maka menanisme pengawasan yang efektif terhadap kinerja KPK niscaya penting,” tambah Hasto lebih lanjut, seperti yang dikutip dari laman Kompas.com, Senin (11/9/2017).

Hasto menambahkan bahwa terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh Henry Yosodiningrat, DPP PDI Perjuangan telah melakukan koreksi. Dan tak lupa ia kembali menegaskan, PDI Perjuangan sama sekali tak pernah memiliki niat untuk membekukan maupun membubarkan KPK.

“Tidak ada sebuah desain untuk membubarkan KPK,” tandas Hasto lagi.

Dirinya mengaku bahwa perhatian PDI Perjuangan yang ada di dalam hak angket KPK lebih pada sinergitas pihak penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi. Dan selain itu, persoalan yang menyangkut praktek korupsi juga merupakan tugas dari setiap partai, bukan hanya KPK.

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here